Manado (ANTARA) - Sebanyak 16 entitas pemerintah daerah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara.
"Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara independen, integritas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Arief Fadillah di Manado, Sabtu.
Diterimanya LKPD 'unaudited' ini, selanjutnya BPK akan melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan pemerintah daerah paling lambat dua bulan sejak diterima LKPD ini.
Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Disebutkan, bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
Sebelumnya, Perwakilan BPK Sulut telah menerima LKPD Pemerintah Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Setelah itu, disusul Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Terakhir, Kepala Perwakilan BPK Sulut, Arief Fadillah menerima LKPD 'Unaudited' dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diserahkan Penjabat Bupati, dr Rinny Tamuntuan.
"Pemerintah daerah memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama tim pemeriksa yang telah meluangkan waktunya sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menyerahkan LKPD Unaudited TA 2022," kata Rinny.
"Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara independen, integritas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Arief Fadillah di Manado, Sabtu.
Diterimanya LKPD 'unaudited' ini, selanjutnya BPK akan melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan pemerintah daerah paling lambat dua bulan sejak diterima LKPD ini.
Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Disebutkan, bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
Sebelumnya, Perwakilan BPK Sulut telah menerima LKPD Pemerintah Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Setelah itu, disusul Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Terakhir, Kepala Perwakilan BPK Sulut, Arief Fadillah menerima LKPD 'Unaudited' dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diserahkan Penjabat Bupati, dr Rinny Tamuntuan.
"Pemerintah daerah memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama tim pemeriksa yang telah meluangkan waktunya sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menyerahkan LKPD Unaudited TA 2022," kata Rinny.