Sitaro (ANTARA) - Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Biaro) bersama DPRD akan menyambangi Kementerian Kominfo guna mengawal anggaran rencana perubahan jalur optik bawah laut.
"Perubahan jalur kabel optik bawah laut perlu dilakukan karena jalur yang ada sekarang beresiko geothermal. Sebelumnya itu ada 24 serat, dan 14 serat sudah putus sehingga tersisa 10 serat," tutur Sekretaris Daerah, Denny D Kondoj, mengutip penjelasan pihak PT LAN Telekomunikasi Indonesia (LTI), Selasa (28/02)
Maka dari itu, lanjut Kondoj, jalur kabel optik bawah laut diubah melalui jalur timur. Dari wilayah Kema kemudian ke arah Biaro bagian timur dan Tagulandang bagian timur serta masuk Sawang wilayah Siau bagian Selatan.
"Dari Sawang itu jalur darat menuju Ondong. Tetap jalurnya Manado-Ondong, hanya dialihkan di bagian timur, yang sesuai survei jauh lebih aman dari ancaman geotermal," tukas Kondoj.
Sehingga, lebih lanjut Kondoj menjelaskan, ini yang menjadi dasar upaya Pemkab Sitaro bersama dengan DPRD serta pihak LTI akan mengawal anggaran ke Kementerian Kominfo.
"Ini baru rencana, kemungkinan dalam waktu dekat, ibu bupati bersama dengan DPRD serta pihak LTI mengawal anggaran ini serta berharap agar kementerian Kominfo segera memprioritaskan," kata Kondoj.
"Perubahan jalur kabel optik bawah laut perlu dilakukan karena jalur yang ada sekarang beresiko geothermal. Sebelumnya itu ada 24 serat, dan 14 serat sudah putus sehingga tersisa 10 serat," tutur Sekretaris Daerah, Denny D Kondoj, mengutip penjelasan pihak PT LAN Telekomunikasi Indonesia (LTI), Selasa (28/02)
Maka dari itu, lanjut Kondoj, jalur kabel optik bawah laut diubah melalui jalur timur. Dari wilayah Kema kemudian ke arah Biaro bagian timur dan Tagulandang bagian timur serta masuk Sawang wilayah Siau bagian Selatan.
"Dari Sawang itu jalur darat menuju Ondong. Tetap jalurnya Manado-Ondong, hanya dialihkan di bagian timur, yang sesuai survei jauh lebih aman dari ancaman geotermal," tukas Kondoj.
Sehingga, lebih lanjut Kondoj menjelaskan, ini yang menjadi dasar upaya Pemkab Sitaro bersama dengan DPRD serta pihak LTI akan mengawal anggaran ke Kementerian Kominfo.
"Ini baru rencana, kemungkinan dalam waktu dekat, ibu bupati bersama dengan DPRD serta pihak LTI mengawal anggaran ini serta berharap agar kementerian Kominfo segera memprioritaskan," kata Kondoj.