Manado, (ANTARA Sulut) - Anggota kelompok kerja (Pokja) APBN Kantor Transisi Jokowi-JK asal Sulawesi Utara Roy Maningkas mengatakan, tiga hal yang dapat dilakukan pemerintahan baru untuk perbaiki postur APBN.
"Ketiga hal yang dimaksud adalah perombakan industri energi, kedua perbaikan pendapatan dari pajak dan ketiga hemat dalam pengertian tidak ada mark up dalam APBN wajib dilakukan pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla," kata Maningkas di Manado, Selasa.
Maningkas menjelaskan, perombakan industri energi mendesak dilakukan, karena selama ini ada banyak kebobolan yang terjadi, sehingga merugikan negara, sehingga Indonesia harus menjadi pengimpor minyak bumi padahal sebelumnya adalah anggota OPEC.
"Kemudian pemerintah juga harus melakukan perbaikan dalam penerimaan negara dari pajak, sebab selama ini penghasilan negara dari sektor tersebut sangat rendah," katanya.
Menurut Maningkas, dengan wajib yang banyak target pajak Indonesia sangat rendah, bukan hanya itu realisasinya juga kurang sehingga pendapatan negara tak bisa didongkrak naik sehingga kondisi perekonomian negara makin parah, jadi peningkatannya wajib dilakukan.
Ia menegaskan, peningkatan pajak sudah termasuk dengan menghilangkan dan membasmi semua mafia perpajakan yang selama ini menyebabkan uang negara banyak yang terbuang ke tempat yang tak seharusnya dan sehingga tak bisa mendongkrak pendapatan negara.
Ketiga menurutnya adalah dengan menghilangkan segala bentuk mark up pada APBN, maka anggaran bisa dimaksimalkan sehingga dapat digunakan untuk hal yang berguna lainnya atau tepat guna.
"Jika ketiga hal tersebut dilaksanakan dengan baik, kemungkinan untuk memperbaiki perekonomian negara itu akan lebih cepat," katanya.
Maningkas mengatakan, jika hanya menggunakan cara menaikan harga BBM, aka itu cara yang malas, walaupun memang menurutnya dengan menaikan harga BBM, maka akan ada anggaran yang bisa dihemat.
Maningkas mengatakan, selain ketiga cara tersebut maka pemimpin Indonesia kedepan haruslah seorang yang tegas sanggup mengeksekusi keputusan tanpa mengorbankan masyarakat. ***2***M.F.Said 9-9-2014 20.53
(T.KR-JHB/B/M031/M031) 09-09-2014 19:51:07
"Ketiga hal yang dimaksud adalah perombakan industri energi, kedua perbaikan pendapatan dari pajak dan ketiga hemat dalam pengertian tidak ada mark up dalam APBN wajib dilakukan pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla," kata Maningkas di Manado, Selasa.
Maningkas menjelaskan, perombakan industri energi mendesak dilakukan, karena selama ini ada banyak kebobolan yang terjadi, sehingga merugikan negara, sehingga Indonesia harus menjadi pengimpor minyak bumi padahal sebelumnya adalah anggota OPEC.
"Kemudian pemerintah juga harus melakukan perbaikan dalam penerimaan negara dari pajak, sebab selama ini penghasilan negara dari sektor tersebut sangat rendah," katanya.
Menurut Maningkas, dengan wajib yang banyak target pajak Indonesia sangat rendah, bukan hanya itu realisasinya juga kurang sehingga pendapatan negara tak bisa didongkrak naik sehingga kondisi perekonomian negara makin parah, jadi peningkatannya wajib dilakukan.
Ia menegaskan, peningkatan pajak sudah termasuk dengan menghilangkan dan membasmi semua mafia perpajakan yang selama ini menyebabkan uang negara banyak yang terbuang ke tempat yang tak seharusnya dan sehingga tak bisa mendongkrak pendapatan negara.
Ketiga menurutnya adalah dengan menghilangkan segala bentuk mark up pada APBN, maka anggaran bisa dimaksimalkan sehingga dapat digunakan untuk hal yang berguna lainnya atau tepat guna.
"Jika ketiga hal tersebut dilaksanakan dengan baik, kemungkinan untuk memperbaiki perekonomian negara itu akan lebih cepat," katanya.
Maningkas mengatakan, jika hanya menggunakan cara menaikan harga BBM, aka itu cara yang malas, walaupun memang menurutnya dengan menaikan harga BBM, maka akan ada anggaran yang bisa dihemat.
Maningkas mengatakan, selain ketiga cara tersebut maka pemimpin Indonesia kedepan haruslah seorang yang tegas sanggup mengeksekusi keputusan tanpa mengorbankan masyarakat. ***2***M.F.Said 9-9-2014 20.53
(T.KR-JHB/B/M031/M031) 09-09-2014 19:51:07