Manado (ANTARA) - Irjen Kementerian Pertanian Jan S Maringka mengatakan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk fokus bagaimana mengantisipasi potensi krisis pangan.
"Kementan membangun strategi sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum," ujar Maringka saat melakukan monitoring dan evaluasi program Kementan di Provinsi Sulawesi, di Minahasa, Sulawesi Utara, Senin.
Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Jaksa Agung, Kapolri, BPK, Panglima TNI menjalankan program pertanian dari pusat hingga daerah.
Untuk itu, ujar dia, apabila pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan program-program pertanian, kepala dinas pertanian ataupun kepala daerah dapat meminta bantuan dari para pihak terkait tersebut.
"Tak masalah kepala dinas meminta tolong kepada pak Dandim misalkan, karena ini adalah program bersama," kata Maringka.
Menurut Irjen Kementan, strategi bersama dalam menghadapi krisis pangan harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa oleh pemerintah daerah sendiri atau pemerintah pusat sendiri.
"Harus kita lakukan bersama karena itu komitmen bersama. Ini yang kita sebut dengan jaga pangan," ujarnya.
Menurut Irjen, perang zaman sekarang itu bukan lagi hanya masalah tembak-tembakan (perang), akan tetapi perang zaman sekarang juga harus menghadapi apa yang disebut dengan menjaga ketahanan pangan.
"Tadi tari-tarian, itu kita harus tetap lestarikan, itu juga bagian dari menjaga ketahanan budaya, kalau kita rangkai secara menyeluruh ini adalah bagian dari ketahanan nasional. Nah pemahaman-pemahaman seperti ini harus terus-menerus kita jaga, dan ini tugas kita bersama," ajaknya.
Pertemuan monitoring dan evaluasi program Kementerian Pertanian di Sulut yang digelar di Kabupaten Minahasa tersebut, ini bukan saja membagi bantuan tetapi juga harus ada spirit bersama membangun.
"Kita menanam, ini untuk kepentingan bersama. Program kementerian pertanian adalah program bersama dalam konteks menjaga agar program ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan harapannya. Ini adalah terus-menerus harus kita lakukan dengan harapan kita bisa berjalan bersama-sama agar persoalan-persoalan pangan bisa kita atasi," katanya.
Dia mencontohkan ketika penyakit mulut dan kuku (PMK) menyerang hewan ternak sapi di wilayah Sumatera dan Jawa, bersyukur Indonesia daerahnya daerah kepulauan sehingga bisa mengatasi masalah tersebut.
"Dapat dibayangkan, menjelang Idul Adha ada krisis PMK, kalau kita tidak memiliki NTT, kalau kita tidak memiliki Sulawesi, mungkin kita akan berhadapan dengan krisis semacam itu. Kita bisa mengatasinya, hewan-hewan ternak dari wilayah hijau kita transformasi menuju wilayah-wilayah yang daerah-daerah merah. Nah seperti inilah yang kita sebut dengan program-program ketahanan pangan," katanya.
"Kementan membangun strategi sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum," ujar Maringka saat melakukan monitoring dan evaluasi program Kementan di Provinsi Sulawesi, di Minahasa, Sulawesi Utara, Senin.
Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Jaksa Agung, Kapolri, BPK, Panglima TNI menjalankan program pertanian dari pusat hingga daerah.
Untuk itu, ujar dia, apabila pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan program-program pertanian, kepala dinas pertanian ataupun kepala daerah dapat meminta bantuan dari para pihak terkait tersebut.
"Tak masalah kepala dinas meminta tolong kepada pak Dandim misalkan, karena ini adalah program bersama," kata Maringka.
Menurut Irjen Kementan, strategi bersama dalam menghadapi krisis pangan harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa oleh pemerintah daerah sendiri atau pemerintah pusat sendiri.
"Harus kita lakukan bersama karena itu komitmen bersama. Ini yang kita sebut dengan jaga pangan," ujarnya.
Menurut Irjen, perang zaman sekarang itu bukan lagi hanya masalah tembak-tembakan (perang), akan tetapi perang zaman sekarang juga harus menghadapi apa yang disebut dengan menjaga ketahanan pangan.
"Tadi tari-tarian, itu kita harus tetap lestarikan, itu juga bagian dari menjaga ketahanan budaya, kalau kita rangkai secara menyeluruh ini adalah bagian dari ketahanan nasional. Nah pemahaman-pemahaman seperti ini harus terus-menerus kita jaga, dan ini tugas kita bersama," ajaknya.
Pertemuan monitoring dan evaluasi program Kementerian Pertanian di Sulut yang digelar di Kabupaten Minahasa tersebut, ini bukan saja membagi bantuan tetapi juga harus ada spirit bersama membangun.
"Kita menanam, ini untuk kepentingan bersama. Program kementerian pertanian adalah program bersama dalam konteks menjaga agar program ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan harapannya. Ini adalah terus-menerus harus kita lakukan dengan harapan kita bisa berjalan bersama-sama agar persoalan-persoalan pangan bisa kita atasi," katanya.
Dia mencontohkan ketika penyakit mulut dan kuku (PMK) menyerang hewan ternak sapi di wilayah Sumatera dan Jawa, bersyukur Indonesia daerahnya daerah kepulauan sehingga bisa mengatasi masalah tersebut.
"Dapat dibayangkan, menjelang Idul Adha ada krisis PMK, kalau kita tidak memiliki NTT, kalau kita tidak memiliki Sulawesi, mungkin kita akan berhadapan dengan krisis semacam itu. Kita bisa mengatasinya, hewan-hewan ternak dari wilayah hijau kita transformasi menuju wilayah-wilayah yang daerah-daerah merah. Nah seperti inilah yang kita sebut dengan program-program ketahanan pangan," katanya.