Manado (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara kerja bersama TNI menurunkan angka tengkes atau stunting di provinsi tersebut.
"Beberapa tahun terakhir ini fokus perhatian pemerintah berada pada percepatan penurunan stunting. Dan sebagai salah satu bentuk komitmen mempercepat penurunan stunting tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021," kata Koordinator Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Perwakilan BKKBN Sulut, dr Alfrida Bayang, M.Kes di Manado, Senin.
Perpres ini merupakan payung hukum bagi strategi nasional (Stranas) percepatan penurunan stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018.
Sesuai Perpres tersebut BKKBN mendapatkan amanat menjadi koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia dan Presiden telah mencanangkan target menjadi 14 persen pada tahun 2024," jelasnya.
Angka stunting masih berada pada angka 27,7 persen berdasarkan Studi Status Gizi Balita di Indonesia atau SSGBI tahun 2019, katanya.
"Dukungan TNI terhadap program Bangga Kencana bukan merupakan hal baru, melainkan telah terjalin begitu lama dan berhasil menorehkan berbagai bentuk kerja sama program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Kerja bersama dengan TNI tersebut salah satunya melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) yang telah berlangsung sejak Agustus sampai dengan September 2022, serentak di seluruh Indonesia dengan target capaian pelayanan KB 2,8 juta akseptor.
Menurut dia, peran TNI dalam pelayanan KB menjadi sangat penting di tingkat lini lapangan, terutama dalam hal menggerakkan akseptor.
"Selain kerja sama dengan para penyuluh KB dan tenaga lini lapangan program Bangga Kencana lainnya, fasilitas kesehatan TNI menjadi salah satu tempat layanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya tenaga kesehatan yang kompeten," ujarnya.
TMKK di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melayani sebanyak 673 akseptor dari target 480 akseptor, sementara untuk Sulut ditargetkan 20.176 akseptor.
"Beberapa tahun terakhir ini fokus perhatian pemerintah berada pada percepatan penurunan stunting. Dan sebagai salah satu bentuk komitmen mempercepat penurunan stunting tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021," kata Koordinator Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Perwakilan BKKBN Sulut, dr Alfrida Bayang, M.Kes di Manado, Senin.
Perpres ini merupakan payung hukum bagi strategi nasional (Stranas) percepatan penurunan stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018.
Sesuai Perpres tersebut BKKBN mendapatkan amanat menjadi koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia dan Presiden telah mencanangkan target menjadi 14 persen pada tahun 2024," jelasnya.
Angka stunting masih berada pada angka 27,7 persen berdasarkan Studi Status Gizi Balita di Indonesia atau SSGBI tahun 2019, katanya.
"Dukungan TNI terhadap program Bangga Kencana bukan merupakan hal baru, melainkan telah terjalin begitu lama dan berhasil menorehkan berbagai bentuk kerja sama program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Kerja bersama dengan TNI tersebut salah satunya melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) yang telah berlangsung sejak Agustus sampai dengan September 2022, serentak di seluruh Indonesia dengan target capaian pelayanan KB 2,8 juta akseptor.
Menurut dia, peran TNI dalam pelayanan KB menjadi sangat penting di tingkat lini lapangan, terutama dalam hal menggerakkan akseptor.
"Selain kerja sama dengan para penyuluh KB dan tenaga lini lapangan program Bangga Kencana lainnya, fasilitas kesehatan TNI menjadi salah satu tempat layanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya tenaga kesehatan yang kompeten," ujarnya.
TMKK di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melayani sebanyak 673 akseptor dari target 480 akseptor, sementara untuk Sulut ditargetkan 20.176 akseptor.