Manado (ANTARA) - Konfederasi serikat buruh sejahtera Indonesia (KSBSI) menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, menyelesaikan masalah karyawan PD pasar yang dirumahkan serta penolakan terhadap kenaikan harga BBM, Senin siang.
"Banyak sekali masalah perburuhan yang terjadi di Manado, tapi sampai saat ini masih belum tersentuh bahkan terselesaikan oleh pemerintah," kata Perwakilan KSBSI, Romel Sondakh, di lobi kantor wali kota Manado, mewakili para buruh, Senin.
Romel mengatakan, Pemkot sebagai pemegang mandat rakyat, seharusnya melaksanakan tugas melindungi masyarakat kota Manado, bukan malah membuat masalah tambah banyak bagi masyarakat seperti yang terjadi di PD pasar.
Menurut Romel Sondakh, di PD pasar saat ini sejak 2021 sampai 2022 banyak karyawan perusahaan daerah tersebut yang dirumahkan, namun haknya belum dibayarkan.
"Masa sudah dipukul oleh COVID-19 malah harus juga ditambah dengan diperlakukan tidak manusiawi oleh PD pasar dengan dirumahkan tanpa alasan jelas, sungguh memalukan, juga masalah buruh sampah yang diberhentikan juga tanpa alasan yang jelas," katanya.
Dia menyesalkan kondisi itu, apalagi saat ini BBM naik sebagai dampak dari pencabutan subsidi dari pemerintah yang dialihkan dalam bentuk bantuan lainya, semakin memperparah kondisi, karena UMP tidak kunjung naik. Karena itu dia mendesak agar pemerintah merealisasikan janji kepada masyarakat.
Di sisi lain, Romel juga mendesak agar Pemkot Manado menyampaikan sikap KSBSI Sulut akan penolakan mereka terhadap kenaikan BBM dari pemerintah pusat.
Selain Romel, perwakilan dari karyawan PD pasar Manado juga menyampaikan pernyataan sikap mereka, dan menuntut agar Asisten II, Atto Bulo dan Kepala Badan Kesbang, Conny Lantu yang berjanji akan membuat pertemuan antara pemerintah, wakil buruh dan DPRD yang tak pernah ditepati.
"Jadi kami berikan kesempatan paling lambat pekan depan, kepada Pemkot untuk memenuhi janjinya, jangan hanya menjadi pembohong kepada masyarakat," kata Sondakh.
Asisten II Pemkot Manado, Atto Bulo, SH, yang menerima perwakilan buruh hanya mengatakan, akan meneruskan semua keinginan masyarakat itu karena tak mau dituding tukang obral janji dan pembohong.
"Banyak sekali masalah perburuhan yang terjadi di Manado, tapi sampai saat ini masih belum tersentuh bahkan terselesaikan oleh pemerintah," kata Perwakilan KSBSI, Romel Sondakh, di lobi kantor wali kota Manado, mewakili para buruh, Senin.
Romel mengatakan, Pemkot sebagai pemegang mandat rakyat, seharusnya melaksanakan tugas melindungi masyarakat kota Manado, bukan malah membuat masalah tambah banyak bagi masyarakat seperti yang terjadi di PD pasar.
Menurut Romel Sondakh, di PD pasar saat ini sejak 2021 sampai 2022 banyak karyawan perusahaan daerah tersebut yang dirumahkan, namun haknya belum dibayarkan.
"Masa sudah dipukul oleh COVID-19 malah harus juga ditambah dengan diperlakukan tidak manusiawi oleh PD pasar dengan dirumahkan tanpa alasan jelas, sungguh memalukan, juga masalah buruh sampah yang diberhentikan juga tanpa alasan yang jelas," katanya.
Dia menyesalkan kondisi itu, apalagi saat ini BBM naik sebagai dampak dari pencabutan subsidi dari pemerintah yang dialihkan dalam bentuk bantuan lainya, semakin memperparah kondisi, karena UMP tidak kunjung naik. Karena itu dia mendesak agar pemerintah merealisasikan janji kepada masyarakat.
Di sisi lain, Romel juga mendesak agar Pemkot Manado menyampaikan sikap KSBSI Sulut akan penolakan mereka terhadap kenaikan BBM dari pemerintah pusat.
Selain Romel, perwakilan dari karyawan PD pasar Manado juga menyampaikan pernyataan sikap mereka, dan menuntut agar Asisten II, Atto Bulo dan Kepala Badan Kesbang, Conny Lantu yang berjanji akan membuat pertemuan antara pemerintah, wakil buruh dan DPRD yang tak pernah ditepati.
"Jadi kami berikan kesempatan paling lambat pekan depan, kepada Pemkot untuk memenuhi janjinya, jangan hanya menjadi pembohong kepada masyarakat," kata Sondakh.
Asisten II Pemkot Manado, Atto Bulo, SH, yang menerima perwakilan buruh hanya mengatakan, akan meneruskan semua keinginan masyarakat itu karena tak mau dituding tukang obral janji dan pembohong.