Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna mempercepat pembayaran.
"Hal ini untuk semakin menciptakan transparansi dalam transaksi belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah juga transaksi menjadi milik bangsa dan biaya transaksi kembali ke bangsa kita," kata Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, di Bitung, Kamis.
Hengky mengatakan bapak Presiden Joko Widodo juga meminta agar QRIS ini benar-benar bisa dihubungkan antar negara sehingga memudahkan UMKM dan pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara lain dengan semua negara ASEAN.
Dia mengatakan diharapkan terjadi efisiensi dan tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak.
Wakil Wali Kota Bitung ini mengatakan Presiden juga mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan KKP Domestik ini sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (Himbara).
KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai 1 September 2022.
Dia mengatakan KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.
Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.