Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan beberapa program pengurangan risiko bencana di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, di Bitung, Senin, mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilantik Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bitung masa bakti 2022-2027, kemudian langsung dilakukan sosialisasi dokumen rencana pengurangan risiko bencana daerah Kota Bitung.
"Tidak ada negara yang tidak luput dari bencana,bahkan negara-negara maju sekalipun," kata Maurits.
Maka dari itu, katanya, perlu ada pembahasan mengenai pengurangan risiko bencana, sehingga mampu mengurangi risiko bencana tersebut.
Bencana bukan hanya urusan pemerintah saja, katanya, melainkan menjadi urusan bersama, secara aktif masyarakat dilibatkan di dalamnya. Inilah kolaborasi atau gotong royong dalam menanggulangi bencana.
"Kiranya kita semua dapat mengerti dan memahami secara detail,tentang pengurangan risiko bencana ini. Selamat kepada mereka yang baru saja dilantik," jelasnya.
Pihaknya juga melakukan sosialisasi dokumen rencana penanggulangan bencana daerah Kota Bitung, sebagai acuan dasar pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
"Dengan dokumen ini kita akan memahami apa peran kita masing-masing dan bertindak sesuai dengan pedoman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antar pemangku kepentingan terkait," jelasnya.
Hadir dalam kegiatan, Kepala Kantor Badan SAR Nasional Manado Monce Brury, Unsur Forkopimda Kota Bitung ; Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung, PJ Sekretaris Daerah Kota Bitung, Pimpinan unsur vertikal, Perusahaan, Rumah sakit, LSM, dan Akademisi, Kepala Pelaksana BPPB Kota Bitung bersama jajaran, Unsur Pers, Ketua dan jajaran Pengurus Forum pengurangan Resiko Bencana yang telah dilantik, Jajaran Pemerintah Kota Bitung
Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, di Bitung, Senin, mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilantik Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bitung masa bakti 2022-2027, kemudian langsung dilakukan sosialisasi dokumen rencana pengurangan risiko bencana daerah Kota Bitung.
"Tidak ada negara yang tidak luput dari bencana,bahkan negara-negara maju sekalipun," kata Maurits.
Maka dari itu, katanya, perlu ada pembahasan mengenai pengurangan risiko bencana, sehingga mampu mengurangi risiko bencana tersebut.
Bencana bukan hanya urusan pemerintah saja, katanya, melainkan menjadi urusan bersama, secara aktif masyarakat dilibatkan di dalamnya. Inilah kolaborasi atau gotong royong dalam menanggulangi bencana.
"Kiranya kita semua dapat mengerti dan memahami secara detail,tentang pengurangan risiko bencana ini. Selamat kepada mereka yang baru saja dilantik," jelasnya.
Pihaknya juga melakukan sosialisasi dokumen rencana penanggulangan bencana daerah Kota Bitung, sebagai acuan dasar pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
"Dengan dokumen ini kita akan memahami apa peran kita masing-masing dan bertindak sesuai dengan pedoman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antar pemangku kepentingan terkait," jelasnya.
Hadir dalam kegiatan, Kepala Kantor Badan SAR Nasional Manado Monce Brury, Unsur Forkopimda Kota Bitung ; Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung, PJ Sekretaris Daerah Kota Bitung, Pimpinan unsur vertikal, Perusahaan, Rumah sakit, LSM, dan Akademisi, Kepala Pelaksana BPPB Kota Bitung bersama jajaran, Unsur Pers, Ketua dan jajaran Pengurus Forum pengurangan Resiko Bencana yang telah dilantik, Jajaran Pemerintah Kota Bitung