Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebutkan, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur perlu disertai perubahan paradigma pertahanan.
"Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense)," kata Andi Widjajanto saat memaparkan Orasi Ilmiah dalam rangkaian HUT Ke-57 Lemhannas, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis.
Menurut Andi, paradigma itu dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi IKN Nusantara.
Secara geografis, lanjut dia, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara.
"Oleh karenanya, kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat," ujarnya.
Selain itu, kata mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini, Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip "forward presence" untuk menjaga nusantara di sektor maritim.
"Kemudian struktur topografi Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis," ujarnya.
Pembangunan IKN sendiri akan dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai kelengkapan dimensi regulasi di tahun 2020 hingga terwujudnya IKN sebagai kota dunia yang berkarakter kota hijau dan juga kota digital.
Salah satu kajian strategis tentang ketahanan IKN yang akan dikaji lebih dalam adalah tentang gelar pertahanan IKN.
"Restrukturisasi gelar pertahanan juga akan berlangsung dalam beberapa tahap yang diharapkan tuntas di tahun 2035," kata Andi.
"Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense)," kata Andi Widjajanto saat memaparkan Orasi Ilmiah dalam rangkaian HUT Ke-57 Lemhannas, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis.
Menurut Andi, paradigma itu dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi IKN Nusantara.
Secara geografis, lanjut dia, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara.
"Oleh karenanya, kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat," ujarnya.
Selain itu, kata mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini, Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip "forward presence" untuk menjaga nusantara di sektor maritim.
"Kemudian struktur topografi Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis," ujarnya.
Pembangunan IKN sendiri akan dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai kelengkapan dimensi regulasi di tahun 2020 hingga terwujudnya IKN sebagai kota dunia yang berkarakter kota hijau dan juga kota digital.
Salah satu kajian strategis tentang ketahanan IKN yang akan dikaji lebih dalam adalah tentang gelar pertahanan IKN.
"Restrukturisasi gelar pertahanan juga akan berlangsung dalam beberapa tahap yang diharapkan tuntas di tahun 2035," kata Andi.