Paser (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengusulkan anggaran sebesar Rp44,9 miliar kepada pemerintah daerah setempat untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Usulan anggaran tersebut sudah diserahkan kepada Bappedalitbang Paser pada akhir April 2022 untuk penyelenggaraan pilkada, " kata Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyid di Tanah Grogot, Rabu.
Ia mengatakan KPU Paser diminta Bappedalitbang Paser untuk menyerahkan usulan anggaran karena akan dimasukkan dalam perencanaan anggaran di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Baca juga: Hakim MK: Mekanisme menangani sengketa hasil pemilu sudah disiapkan
Dari jumlah anggaran yang diusulkan tersebut, lanjut Qayyim, kemungkinan pencairan akan dibagi menjadi dua tahun anggaran, yakni 30 persen anggaran tahun 2023 dan 70 persen anggaran tahun 2024.
Qayyim menjelaskan sekitar tiga puluh persen anggaran tahun 2023 digunakan untuk tahapan pelaksanaan persiapan seperti "launching" tahapan, sosialisasi, dan perekrutan adhoc.
Kemudian pada 2024, sisa alokasi anggaran diperuntukkan bagi kegiatan pengadaan logistik, pembayaran honorarium adhoc, perekrutan panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Dari total anggaran yang kami usulkan, sekitar 37 persen untuk honorarium adhoc. Pada pilkada sebelumnya kami merekrut sekitar tujuh ribu adhoc," kata Qayyim.
Baca juga: Angka partisipasi pemilih pilkada Tomohon di atas 90 persen
Ia mengatakan setelah KPU Paser mengusulkan anggaran, maka tahapan selanjutnya adalah asistensi anggaran bersama Bappedalitbang dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) setempat.
"Pada saat asistensi nanti, KPU Paser akan menjelaskan untuk apa saja anggaran akan digunakan," tuturnya.
Dia mengatakan KPU memiliki petunjuk atau aturan dalam menyusun anggaran untuk pelaksanaan setiap item kegiatan.
Dia menambahkan jika anggaran yang diusulkan tidak diakomodir semuanya, maka KPU akan mengurangi volume tanpa mencoret item kegiatan, misalnya sosialisasi yang tadinya direncanakan di 10 kecamatan,akan disesuaikan di beberapa kecamatan tertentu.
“Usulan anggaran tersebut sudah diserahkan kepada Bappedalitbang Paser pada akhir April 2022 untuk penyelenggaraan pilkada, " kata Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyid di Tanah Grogot, Rabu.
Ia mengatakan KPU Paser diminta Bappedalitbang Paser untuk menyerahkan usulan anggaran karena akan dimasukkan dalam perencanaan anggaran di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Baca juga: Hakim MK: Mekanisme menangani sengketa hasil pemilu sudah disiapkan
Dari jumlah anggaran yang diusulkan tersebut, lanjut Qayyim, kemungkinan pencairan akan dibagi menjadi dua tahun anggaran, yakni 30 persen anggaran tahun 2023 dan 70 persen anggaran tahun 2024.
Qayyim menjelaskan sekitar tiga puluh persen anggaran tahun 2023 digunakan untuk tahapan pelaksanaan persiapan seperti "launching" tahapan, sosialisasi, dan perekrutan adhoc.
Kemudian pada 2024, sisa alokasi anggaran diperuntukkan bagi kegiatan pengadaan logistik, pembayaran honorarium adhoc, perekrutan panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Dari total anggaran yang kami usulkan, sekitar 37 persen untuk honorarium adhoc. Pada pilkada sebelumnya kami merekrut sekitar tujuh ribu adhoc," kata Qayyim.
Baca juga: Angka partisipasi pemilih pilkada Tomohon di atas 90 persen
Ia mengatakan setelah KPU Paser mengusulkan anggaran, maka tahapan selanjutnya adalah asistensi anggaran bersama Bappedalitbang dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) setempat.
"Pada saat asistensi nanti, KPU Paser akan menjelaskan untuk apa saja anggaran akan digunakan," tuturnya.
Dia mengatakan KPU memiliki petunjuk atau aturan dalam menyusun anggaran untuk pelaksanaan setiap item kegiatan.
Dia menambahkan jika anggaran yang diusulkan tidak diakomodir semuanya, maka KPU akan mengurangi volume tanpa mencoret item kegiatan, misalnya sosialisasi yang tadinya direncanakan di 10 kecamatan,akan disesuaikan di beberapa kecamatan tertentu.