Bintan, Kepri (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) minta pemerintah lebih selektif memberi bantuan kepada nelayan tradisional agar tepat sasaran.
Ketua KNTI Bintan, Syukur Harianto alias Buyung Adli, di Bintan, Jumat, mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap nelayan semakin besar, terutama saat pandemi COVID-19. Namun bantuan yang diberikan tidak seluruhnya diterima oleh nelayan tradisional akibat data administrasi kependudukan terkait yang belum tepat.
Akibatnya, ada warga, yang tidak bekerja sebagai nelayan menerima bantuan nelayan tersebut.
Baca juga: Nelayan Mataram ingin ada subsidi BBM untuk kurangi biaya melaut
"Nelayan yang menerima bantuan tersebut tentu merasa terbantu, terutama saat pembatasan sosial dilakukan. Tetapi kami masih menemukan nelayan yang berhak menerima bantuan tersebut, tidak menerimanya, salah satunya disebabkan data administrasi yang belum lengkap," katanya.
KNTI sudah menyampaikan permasalahan itu kepada pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, KNTI juga mendorong agar nelayan melengkapi syarat administrasi seperti KTP.
Kolom pekerjaan pada KTP, semestinya dibuat nelayan, bukan pekerjaan lainnya sehingga memudahkan petugas untuk mendata jumlah nelayan tradisional di Bintan.
"Kami mengapresiasi pemerintah pusat yang memperhatikan nasib nelayan di Bintan melalui bantuan sosial dan alat tangkap ikan," ucapnya.
Buyung berpendapat upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan juga harus dilakukan dengan melindungi nelayan saat melaut. Perlindungan perlu diberikan dengan mencegah nelayan asing mencuri ikan di perairan Kepri, khusus Bintan.
"Perlindungan dalam perdagangan ikan semestinya dilakukan agar harga ikan tidak diatur oleh pasar atau tauke," katanya.
Saat ini, berdasarkan data tahun 2017 jumlah nelayan di Bintan sekitar 13.760 orang. KNTI belum mendapatkan data terbaru dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bintan, demikian Syukur Harianto.
Baca juga: BPBD Sangihe mengimbau nelayan waspadai gelombang tinggi saat melaut
Ketua KNTI Bintan, Syukur Harianto alias Buyung Adli, di Bintan, Jumat, mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap nelayan semakin besar, terutama saat pandemi COVID-19. Namun bantuan yang diberikan tidak seluruhnya diterima oleh nelayan tradisional akibat data administrasi kependudukan terkait yang belum tepat.
Akibatnya, ada warga, yang tidak bekerja sebagai nelayan menerima bantuan nelayan tersebut.
Baca juga: Nelayan Mataram ingin ada subsidi BBM untuk kurangi biaya melaut
"Nelayan yang menerima bantuan tersebut tentu merasa terbantu, terutama saat pembatasan sosial dilakukan. Tetapi kami masih menemukan nelayan yang berhak menerima bantuan tersebut, tidak menerimanya, salah satunya disebabkan data administrasi yang belum lengkap," katanya.
KNTI sudah menyampaikan permasalahan itu kepada pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, KNTI juga mendorong agar nelayan melengkapi syarat administrasi seperti KTP.
Kolom pekerjaan pada KTP, semestinya dibuat nelayan, bukan pekerjaan lainnya sehingga memudahkan petugas untuk mendata jumlah nelayan tradisional di Bintan.
"Kami mengapresiasi pemerintah pusat yang memperhatikan nasib nelayan di Bintan melalui bantuan sosial dan alat tangkap ikan," ucapnya.
Buyung berpendapat upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan juga harus dilakukan dengan melindungi nelayan saat melaut. Perlindungan perlu diberikan dengan mencegah nelayan asing mencuri ikan di perairan Kepri, khusus Bintan.
"Perlindungan dalam perdagangan ikan semestinya dilakukan agar harga ikan tidak diatur oleh pasar atau tauke," katanya.
Saat ini, berdasarkan data tahun 2017 jumlah nelayan di Bintan sekitar 13.760 orang. KNTI belum mendapatkan data terbaru dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bintan, demikian Syukur Harianto.
Baca juga: BPBD Sangihe mengimbau nelayan waspadai gelombang tinggi saat melaut