Manado (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara Jenny Karouw mengusulkan pembangunan pemecah ombak (brake water) kepada pemerintah pusat untuk mencegah abrasi di kawasan wisata Pantai Malalayang, Manado.
"Ini sudah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk APBN Tahun 2023 mendatang. Pemecah ombak ini akan ditempatkan di destinasi wisata Pantai Malalayang," kata dia di Manado, Rabu.
Pantai Malalayang telah menjadi salah satu destinasi wisata di Sulut. Saat ini dilakukan penataan dalam paket proyek Penataan Kawasan Wisata Pantai Malalayang dan Taman Nasional Bunaken.
Proyek ini ditargetkan selesai sebelum pertengahan tahun ini.
"Kita ingin menyelamatkan bangunan atau fasilitas yang sementara dibangun saat ini. Dikhawatirkan kalau tidak ada pemecah ombak akan terjadi abrasi dan bisa merusak bangunan di kawasan wisata tersebut," ujarnya.
Dengan dibangun pemecah ombak, katanya, gelombang tidak lagi menjadi deras namun semakin melandai dan tidak berbahaya untuk fasilitas yang dibangun.
Usulan ini, kata dia, sudah disampaikan Gubernur Olly Dondokambey pada acara rakor gubernur se-Indonesia timur yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada pertengahan Maret lalu.
Karouw menambahkan selain usulan pembangunan pemecah ombak di Pantai Malalayang, pemerintah provinsi setempat juga mengusulkan pembangunan serupa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
"Fungsinya juga sama yaitu mencegah abrasi sehingga bangunan pemecah ombak sangat diperlukan," ujarnya.
"Ini sudah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk APBN Tahun 2023 mendatang. Pemecah ombak ini akan ditempatkan di destinasi wisata Pantai Malalayang," kata dia di Manado, Rabu.
Pantai Malalayang telah menjadi salah satu destinasi wisata di Sulut. Saat ini dilakukan penataan dalam paket proyek Penataan Kawasan Wisata Pantai Malalayang dan Taman Nasional Bunaken.
Proyek ini ditargetkan selesai sebelum pertengahan tahun ini.
"Kita ingin menyelamatkan bangunan atau fasilitas yang sementara dibangun saat ini. Dikhawatirkan kalau tidak ada pemecah ombak akan terjadi abrasi dan bisa merusak bangunan di kawasan wisata tersebut," ujarnya.
Dengan dibangun pemecah ombak, katanya, gelombang tidak lagi menjadi deras namun semakin melandai dan tidak berbahaya untuk fasilitas yang dibangun.
Usulan ini, kata dia, sudah disampaikan Gubernur Olly Dondokambey pada acara rakor gubernur se-Indonesia timur yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada pertengahan Maret lalu.
Karouw menambahkan selain usulan pembangunan pemecah ombak di Pantai Malalayang, pemerintah provinsi setempat juga mengusulkan pembangunan serupa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
"Fungsinya juga sama yaitu mencegah abrasi sehingga bangunan pemecah ombak sangat diperlukan," ujarnya.