Tanjung Selor (ANTARA) - Kinerja penyerapan belanja APBN Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan angka Rp10,79 triliun atau 97,08 persen dari pagu sebesar Rp 11,12 triliun.
“Ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,06 persen,” sebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro, dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Periode Semester I Tahun 2022, Selasa (29/3)
Belanja APBN tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga sebesar Rp3,80 triliun (93,70%) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6,99 triliun (99,03%).
Adapun realisasi belanja TKDD terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID).
Ia mengatakan, sebagai upaya lanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, di tahun 2021 pemerintah pusat juga memberikan prioritas alokasi untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan total serapan sebesar Rp816,23 miliar.
Itu terbagi pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas dan dukungan UMKM.
Ia melanjutkan, penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Provinsi Kaltara tahun 2021 dilihat dari empat aspek, yaitu aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas, dan aspek efisiensi pelaksanaan anggaran dengan nilai 97,24 (sangat baik) yang mencerminkan pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan dilakukan dengan baik.
Dan, pada tahun 2022, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Alokasi anggaran pada Provinsi Kaltara sebesar Rp9,90 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,66 triliun dan TKDD sebesar Rp6,24 triliun.
“Dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 25 Maret 2022 telah terealisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 439,22 miliar atau 12 persen,” sebutnya.
Namun, realisasi ini masih di bawah target triwulan I yang menargetkan realisasi belanja pegawai sebesar 20 persen, belanja barang 15 persen, belanja modal 10 persen, dan belanja bantuan sosial 25 persen.
“Terkait dengan hal tersebut, Satker diharapkan dapat melaksanakan akselerasi penyerapan anggaran, sehingga dapat mencapai target triwulan II,” ujarnya.
Pada belanja TKDD, realisasi anggaran sampai dengan 25 Maret 2022 sebesar Rp 1,03 triliun (16,49%).
“Capaian ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk berkinerja lebih baik di tahun 2022,” ujarnya.
“Ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,06 persen,” sebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro, dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Periode Semester I Tahun 2022, Selasa (29/3)
Belanja APBN tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga sebesar Rp3,80 triliun (93,70%) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6,99 triliun (99,03%).
Adapun realisasi belanja TKDD terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID).
Ia mengatakan, sebagai upaya lanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, di tahun 2021 pemerintah pusat juga memberikan prioritas alokasi untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan total serapan sebesar Rp816,23 miliar.
Itu terbagi pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas dan dukungan UMKM.
Ia melanjutkan, penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Provinsi Kaltara tahun 2021 dilihat dari empat aspek, yaitu aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas, dan aspek efisiensi pelaksanaan anggaran dengan nilai 97,24 (sangat baik) yang mencerminkan pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan dilakukan dengan baik.
Dan, pada tahun 2022, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Alokasi anggaran pada Provinsi Kaltara sebesar Rp9,90 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,66 triliun dan TKDD sebesar Rp6,24 triliun.
“Dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 25 Maret 2022 telah terealisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 439,22 miliar atau 12 persen,” sebutnya.
Namun, realisasi ini masih di bawah target triwulan I yang menargetkan realisasi belanja pegawai sebesar 20 persen, belanja barang 15 persen, belanja modal 10 persen, dan belanja bantuan sosial 25 persen.
“Terkait dengan hal tersebut, Satker diharapkan dapat melaksanakan akselerasi penyerapan anggaran, sehingga dapat mencapai target triwulan II,” ujarnya.
Pada belanja TKDD, realisasi anggaran sampai dengan 25 Maret 2022 sebesar Rp 1,03 triliun (16,49%).
“Capaian ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk berkinerja lebih baik di tahun 2022,” ujarnya.