Manado (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melihat buku Jalan Presisi Kapolri sebagai sebuah aksi untuk melakukan refleksi di tengah pandemi. Sebab, berbagai bahasan tentang kinerjanya selama satu tahun terulas di sana.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam pembacaan sambutan mewakili Kapolri mengatakan, aksi refleksi di tengah pandemi tidak lain bertujuan untuk semakin membenahi Korps Bhayangkara.
Apalagi, masih ada sejumlah hal yang belum tercapai.
"Yang belum tercapai peningkatan sinergitas, perbaikan proses penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan HAM, akan terus kami jadikan sasaran yang harus dicapai," kata Dedi dalam acara bedah buku Jalan Presisi Kapolri di Universitas Paramadina, Senin (28/3).
Dedi menyebut, pembenahan akan terus berlanjut karena masih ditemukan pelayanan kepolisan yang kurang responsif, tebang pilih, berbelit di lapangan yang dapat menimbulkan kebencian di masyarakat.
Maka, Polri dengan laporan publik dapat menjadi institusi yang mengintarisir segala harapan masyarakat.
"Oleh sebab itu Polri membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung semua kritik, saran dan masukan baik melalui Polri atau diskusi seperti hari ini sehingga Polri dapat berbenah," terang Dedi.
Dedi menyampaikan, Polri memiliki 4 pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana, dan 8 komitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Transformasi menjadi hal penting yang diperlukan Polri untuk menerapkan semua itu.
Transformasi yang sudah dilakukan antara lain dengan penerapan restorative justice dan akibatnya 11811 perkara sepanjang 2021 selesai dengan baik tanpa buang waktu dan tenaga.
Pengubahan struktural dengan Polres Likuidasi merupakan langkah yang turut diambil dengan 1062 Polsek yang kini tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan.
"Sehingga penyelesaian restorative justice untuk penyelesaian perkara dapat dilakukan," ucapnya.
Internal, kata Dedi, polisi melakukan perekrutan anggota berbasis talenta di bidang intelektual, spiritual, dan sains.
Sehingga bisa meningkatkan pelayanan ke publik.
Dedi menyebut, dengan semua langkah ini, polri beharap dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Seperti, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengawal kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional dan mendukunh pemekaran sejumlah wilayah guna pemerataan sosial.
Penindakan dalam menghadapi pandemi juga telah diberikan mulai dari pengawalan kebijakan 5M, penyemprotan di ruang publik hingga menjadi garda terdepan untuk mempercepat vaksinasi supaya tercapai herd immunity.
"Tantangan sejak awal kepemimpinan saya yaitu menghadapi pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan," ujar Dedi membacakan sambutan Kapolri.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam pembacaan sambutan mewakili Kapolri mengatakan, aksi refleksi di tengah pandemi tidak lain bertujuan untuk semakin membenahi Korps Bhayangkara.
Apalagi, masih ada sejumlah hal yang belum tercapai.
"Yang belum tercapai peningkatan sinergitas, perbaikan proses penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan HAM, akan terus kami jadikan sasaran yang harus dicapai," kata Dedi dalam acara bedah buku Jalan Presisi Kapolri di Universitas Paramadina, Senin (28/3).
Dedi menyebut, pembenahan akan terus berlanjut karena masih ditemukan pelayanan kepolisan yang kurang responsif, tebang pilih, berbelit di lapangan yang dapat menimbulkan kebencian di masyarakat.
Maka, Polri dengan laporan publik dapat menjadi institusi yang mengintarisir segala harapan masyarakat.
"Oleh sebab itu Polri membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung semua kritik, saran dan masukan baik melalui Polri atau diskusi seperti hari ini sehingga Polri dapat berbenah," terang Dedi.
Dedi menyampaikan, Polri memiliki 4 pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana, dan 8 komitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Transformasi menjadi hal penting yang diperlukan Polri untuk menerapkan semua itu.
Transformasi yang sudah dilakukan antara lain dengan penerapan restorative justice dan akibatnya 11811 perkara sepanjang 2021 selesai dengan baik tanpa buang waktu dan tenaga.
Pengubahan struktural dengan Polres Likuidasi merupakan langkah yang turut diambil dengan 1062 Polsek yang kini tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan.
"Sehingga penyelesaian restorative justice untuk penyelesaian perkara dapat dilakukan," ucapnya.
Internal, kata Dedi, polisi melakukan perekrutan anggota berbasis talenta di bidang intelektual, spiritual, dan sains.
Sehingga bisa meningkatkan pelayanan ke publik.
Dedi menyebut, dengan semua langkah ini, polri beharap dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Seperti, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengawal kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional dan mendukunh pemekaran sejumlah wilayah guna pemerataan sosial.
Penindakan dalam menghadapi pandemi juga telah diberikan mulai dari pengawalan kebijakan 5M, penyemprotan di ruang publik hingga menjadi garda terdepan untuk mempercepat vaksinasi supaya tercapai herd immunity.
"Tantangan sejak awal kepemimpinan saya yaitu menghadapi pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan," ujar Dedi membacakan sambutan Kapolri.