Gubernur mengusulkan program prioritas daerah ke Kementerian PPN/Bappenas
Rabu, 23 Maret 2022 13:08 WIB
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mendampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membuka rakorgub di Manado, beberapa waktu lalu. ANTARA/Karel A. Polakitan
Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengusulkan beberapa program prioritas daerah untuk APBN 2023 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
"Untuk program-program pembangunan yang sudah kami usulkan tahun sebelumnya, berjalan baik. Mudah-mudahan usulan program tahun depan bisa dijawab karena menjadi prioritas daerah," kata dia di Manado, Rabu.
Usulan daerah yang mendesak, kata dia, mencakup tanggul penahan abrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Tahun sebelumnya, pemerintah provinsi setempat pernah mengusulkan program ini, namun tidak dapat dieksekusi kementerian karena terkait dengan kriteria kesiapan.
Gubernur Sulut periode kedua tersebut juga mengusulkan terkait dengan pembangunan lanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Penanganan pembangunan KEK Bitung, kata dia, penting dilakukan dan dibantu kementerian karena investor sudah mulai masuk.
"Kami harapkan pembangunan KEK Bitung bisa dibantu APBN sehingga bisa berjalan baik," ujarnya.
Semisal jalan dalam KEK Bitung, kata dia, perlu difasilitasi kementerian karena Jalan Tol Manado-Bitung sudah selesai dibangun.
"Kemarin Menteri PUPR sudah lihat, saya berharap agar membantu difasilitasi KEK Bitung ini agar bisa jalan baik. Jalan tol sudah ada tapi KEK belum dirapikan," ujarnya.
Usulan lainnya adalah pembangunan terminal barang antarprovinsi, kantor administrator dan jaringan air bersih menuju KEK Pariwisata Likupang, serta rumah produksi bersama.
"Rumah produksi bersama ini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud," kata dia.
"Untuk program-program pembangunan yang sudah kami usulkan tahun sebelumnya, berjalan baik. Mudah-mudahan usulan program tahun depan bisa dijawab karena menjadi prioritas daerah," kata dia di Manado, Rabu.
Usulan daerah yang mendesak, kata dia, mencakup tanggul penahan abrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Tahun sebelumnya, pemerintah provinsi setempat pernah mengusulkan program ini, namun tidak dapat dieksekusi kementerian karena terkait dengan kriteria kesiapan.
Gubernur Sulut periode kedua tersebut juga mengusulkan terkait dengan pembangunan lanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Penanganan pembangunan KEK Bitung, kata dia, penting dilakukan dan dibantu kementerian karena investor sudah mulai masuk.
"Kami harapkan pembangunan KEK Bitung bisa dibantu APBN sehingga bisa berjalan baik," ujarnya.
Semisal jalan dalam KEK Bitung, kata dia, perlu difasilitasi kementerian karena Jalan Tol Manado-Bitung sudah selesai dibangun.
"Kemarin Menteri PUPR sudah lihat, saya berharap agar membantu difasilitasi KEK Bitung ini agar bisa jalan baik. Jalan tol sudah ada tapi KEK belum dirapikan," ujarnya.
Usulan lainnya adalah pembangunan terminal barang antarprovinsi, kantor administrator dan jaringan air bersih menuju KEK Pariwisata Likupang, serta rumah produksi bersama.
"Rumah produksi bersama ini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud," kata dia.
Pewarta : Karel Alexander Polakitan
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Bappenas: Ketersediaan air minum dan sanitasi syarat untuk capai Visi 2045
25 May 2022 12:08 WIB, 2022
Kementerian PPN: Alokasi dana prioritas nasional 2023 capai Rp467,3 triliun
21 April 2022 13:09 WIB, 2022
Bappenas sebut literasi digital masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan
22 March 2022 15:52 WIB, 2022
Monoarfa: Usulan program provinsi tidak diterima kurang dari 20 persen
22 March 2022 11:31 WIB, 2022
Bappenas: Indonesia komitmen tingkatkan kolaborasi G20 atasi dampak pandemi
24 February 2022 22:52 WIB, 2022
Terpopuler - Sulut Update
Lihat Juga
Dankodaeral VIII kunjungi Talaud, masalah melibatkan prajurit TNI AL ditangani tegas
28 January 2026 6:15 WIB