Sangihe, Sulut (ANTARA) - Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Franky Nantingkaseh mengatakan segera melakukan penertiban terhadap keberadaan Ormas di daerah itu.
"Kesbangpol segera melakukan penertiban keberadaan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kata Franky Nantingkaseh di Tahuna, Senin.
Menurut dia, Ormas yang tidak terdaftar di Kesbangpol, sudah pasti tidak diakui keberadaannya sebab menyalahi regulasi sehingga tidak boleh melakukan kegiatan di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara
Saat ini kata dia, organisasi masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Sangihe sebanyak 71 ormas baik yang aktif dan tidak.
"Kami telah meminta semua ormas agar melengkapi setiap dokumen yang menjadi syarat keberadaan ormas," kata dia.
Setiap ormas yang melakukan kegiatan di Kabupaten Sangihe harus memenuhi regulasi dan terdaftar serta memiliki tujuan jelas.
"Tahun 2021 lalu Kesbangpol telah melakukan sosialisasi dengan melakukan pertemuan dengan ormas-ormas serta validasi keabsahan ormas," kata dia.
Dokumen yang harus dilengkapi oleh pengurus ormas diantaranya surat keterangan terdaftar kalau yang berbadan hukum di Kemenkumham atau berbadan hukum lewat Kemendagri serta memiliki kepengurusan, sekretariat program kerja dan kelengkapan-kelengkapan lainnya.
"Kami berharap semua pengurus ormas yang ada di Sangihe dapat melengkapi setiap dokumen yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan kegiatan di Kabupaten Sangihe," kata dia.
"Kesbangpol segera melakukan penertiban keberadaan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kata Franky Nantingkaseh di Tahuna, Senin.
Menurut dia, Ormas yang tidak terdaftar di Kesbangpol, sudah pasti tidak diakui keberadaannya sebab menyalahi regulasi sehingga tidak boleh melakukan kegiatan di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara
Saat ini kata dia, organisasi masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Sangihe sebanyak 71 ormas baik yang aktif dan tidak.
"Kami telah meminta semua ormas agar melengkapi setiap dokumen yang menjadi syarat keberadaan ormas," kata dia.
Setiap ormas yang melakukan kegiatan di Kabupaten Sangihe harus memenuhi regulasi dan terdaftar serta memiliki tujuan jelas.
"Tahun 2021 lalu Kesbangpol telah melakukan sosialisasi dengan melakukan pertemuan dengan ormas-ormas serta validasi keabsahan ormas," kata dia.
Dokumen yang harus dilengkapi oleh pengurus ormas diantaranya surat keterangan terdaftar kalau yang berbadan hukum di Kemenkumham atau berbadan hukum lewat Kemendagri serta memiliki kepengurusan, sekretariat program kerja dan kelengkapan-kelengkapan lainnya.
"Kami berharap semua pengurus ormas yang ada di Sangihe dapat melengkapi setiap dokumen yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan kegiatan di Kabupaten Sangihe," kata dia.