Manado, (Antara Sulut) - Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Community - Movement, Empowerment and Environment" (C-MORE) Sulawesi Utara, Boaz Wilar mengharapkan pemerintah daerah mengkontrol upaya penggusuran bukit yang semakin marak terjadi di daerah ini.
"Pemerintah kota, pemerintah kabupaten bahkan pemerintah provinsi harus memperhatikan hal ini. Kita bisa saksikan bahwa penggusuran bukit semakin tidak terkontrol," kata Wilar, di Manado, Senin.
Dia mengatakan, kontrol atau pengawasan sudah harus dilakukan karena bisa saja, lokasi penggurusan masuk dalam kawasan daerah resapan, dan ketika dilanggar maka daerah yang berada di hilir semakin berpotensi terjadi banjir.
"Harus diperketat mengeluarkan perizinannya. Termasuk dokumen-dokumen lingkungan sebagai pendukung proses administratifnya," kata dia.
Dia mengatakan, kegiatan penggusuran bukit untuk alih fungsi peruntukkan seperti permukiman, proyek fisik hingga jasa dan perdagangan, semakin marak terjadi Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado.
"Sudah pasti ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggusuran ini. Di antaranya sedimentasi, penutupan daerah resapan bila lokasinya masuk kategori itu, hingga dampak sosial kemasyarakatan," ungkapnya.
Dia mencontohkan, ketika kegiatan penggusuran dilakukan, pengembang hanya membiarkan begitu saja sedimentasi yang dibawa air dan kendaraan jatuh berceceran di permukaan jalan.
"Bukan tidak mungkin akan terjadi pendangkalan aliran sungai. Dan pada kebanyakan, sedimentasi hanya dibiarkan begitu saja mengganggu kenyamanan mengendarai kendaraan bermotor," kata dia.
Karena itu dia mengharapkan, dokumen atau perijinan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, tidak hanya sebatas pelengkap administrasi.
Dokumen ini menurut dia harus menjadi dokumen implementatif dan strategis perencanaan yang bisa mengkontrol dan membatalkan sebuah kegiatan proyek, apabila melanggar aturan. @antarasulutcom.
"Pemerintah kota, pemerintah kabupaten bahkan pemerintah provinsi harus memperhatikan hal ini. Kita bisa saksikan bahwa penggusuran bukit semakin tidak terkontrol," kata Wilar, di Manado, Senin.
Dia mengatakan, kontrol atau pengawasan sudah harus dilakukan karena bisa saja, lokasi penggurusan masuk dalam kawasan daerah resapan, dan ketika dilanggar maka daerah yang berada di hilir semakin berpotensi terjadi banjir.
"Harus diperketat mengeluarkan perizinannya. Termasuk dokumen-dokumen lingkungan sebagai pendukung proses administratifnya," kata dia.
Dia mengatakan, kegiatan penggusuran bukit untuk alih fungsi peruntukkan seperti permukiman, proyek fisik hingga jasa dan perdagangan, semakin marak terjadi Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado.
"Sudah pasti ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggusuran ini. Di antaranya sedimentasi, penutupan daerah resapan bila lokasinya masuk kategori itu, hingga dampak sosial kemasyarakatan," ungkapnya.
Dia mencontohkan, ketika kegiatan penggusuran dilakukan, pengembang hanya membiarkan begitu saja sedimentasi yang dibawa air dan kendaraan jatuh berceceran di permukaan jalan.
"Bukan tidak mungkin akan terjadi pendangkalan aliran sungai. Dan pada kebanyakan, sedimentasi hanya dibiarkan begitu saja mengganggu kenyamanan mengendarai kendaraan bermotor," kata dia.
Karena itu dia mengharapkan, dokumen atau perijinan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, tidak hanya sebatas pelengkap administrasi.
Dokumen ini menurut dia harus menjadi dokumen implementatif dan strategis perencanaan yang bisa mengkontrol dan membatalkan sebuah kegiatan proyek, apabila melanggar aturan. @antarasulutcom.