Manado (ANTARA) - Delapan kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu malam, menyatakan dukungan kepada program sekolah penggerak (PSP) III, yang disosialiasikan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) Sulut, dalam penandatanganan MoU di Luwansa hotel.

Kepala LPMP Sulut, Febry Dien ST, M.Inf.Tech (Man), mengatakan, delapan kepada daerah yang menyatakan dukungan itu adalah Bupati Minahasa Selatan, Frangky Wongkar, Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, Talaud, Elly Lasut, sedangkan Bupati Mitra sudah menandatangani MoU dan diserahkan Wabup Jocke Legi, Sitaro, Minut, Minahasa dan Bolaang Mongondow pun demikian. Bupati Talaud, Elly Lasut (jo/ANTARA) (1)
Bupati Elly Lasut, Iskandar Kamaru, Frangky Wongkar juga membuat video testimoni untuk mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak yang akan diputar di Kemendikbudristek. 

Elly Lasut mengatakan, sekolah penggerak itu adalah kepeloporan membangkitan semua potensi yang ada pada pelajar menuju sesuatu yang lebih berkualitas dan harus didukung, karena dimana-mana berusaha mendorong peningkatan SDM, dan di Talaud itu adalah sasaran, karena itu akan mendatangkan perubahan. 

"Setiap pemimpin ingin perubahan dan perubahan lewat sarana sekolah penggerak harus didukung bersama, dan dukungan lewat anggaran 20 persen dari dana pemerintah daerah dari APBD dan kecenderungan dukungan itu di DAU termasuk dana sharing, dan pasti berikan dana dukungan khusus bagi sekolah penggerak," katanya.  Bupati Bolse, Iskandar Kamaru (jo/ANTARA) (1)

Sementara Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, mengatakan, sangat berkomitmen tandatangan MoU, buat testimoni, kemudian dalam bentuk menyiapkan pemangku kepentingan yakni guru-guru termasuk kepala sekolah yang semuanya sudah ikut calon kepala sekolah, lalu menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 persen, dan berharap bisa menganggarkan dana lebih untuk sekolah penggerak, karena output yang sangat diharapkan. 

Diapun menegaskan, untuk kepala sekolah sudah memenuhi persyaratan dan tentu tidak akan melakukan pergantian, kecuali pensiun dan tentu saja juga harus ikut aturan, karena keuntunganya di Bolsel dapat BOS Kinerja dan itu sangat membantu bukan hanya mutu tetapi juga proses belajar mengajar. 

Demikian juga dengan Bupati Minsel, Frangky Wongkar, yang menyatakan sangat mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak, sehingga bukan hanya menganggarkan menandatangani MoU tetapi juga membuat testimoni, terutama menyiapkan anggaran dan mengkuti keputusan Mendikbudristek nomor 371/2021 yang tidak akan merotasi atau mengganti kepala sekolah untuk menyukseskan program tersebut.  Bupati Minsel, Frangky Wongkar (jo/ANTARA) (1)
Pernyataan serupa disampaikan juga oleh Wakil Bupati Mitra, Jocke Legi, mengatasnamakan bupati James Sumendap menyatakan siap menyukseskan program tersebut, dengan menyiapkan anggaran dan mengikuti semua ketentuan yang berlaku. 

Asisten I Setdakab Bolmong, Dekker Rompas, mengatakan, pimpinan daerah sangat mendukung program kegiatan dengan mempersiapkan segala sesutau yang akan memberikan dampak yang sangat positif, dan menjadi program unggulan Kemendikbudristek juga berlaku di daerah tersebut, untuk peningkatan mutu pendidikan dan menyiapkan semuanya, mulai Kepsek dan semua stakeholder dan yakin sukses di Bolmong, walau di angkatan III.   

Asisten I Setdakab Minahasa, Reviva Maringka, juga mengatakan, pada prinsipnya Minahasa ini lewat bupati dan wakil berkomitmen melaksanakan dengan baik, jika dipercayakan melaksanakan PSP III, tahun ini.  Asisten I Setkab Bolmong Dekker  Rompas, (jo/ANTARA) (1)
"Di tingkat kebijakan ini sudah pasti menjadi ranah dari pimpinan dan komitmen itu jalan, bagi pelaksana adalah mendorong semua Kepsek ikut seleksi tahap awal, sekolah penggerak, dan berharap banyak Kepsek terpilih melaksanakan, kalau ikut jumlah sekolah ada 700 sekolah dan sedang didata mana yang memenuhi syarat," tegasnya.**

    

Pewarta : Joyce Hestyawatie B

Copyright © ANTARA 2024