Manado (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung industri terintegrasi logam dan nonlogam di sejumlah wilayah di Indonesia.
Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves M. Rasman Manafi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengungkapkan pemerintah telah merancang strategi jangka pendek dan panjang di bidang vokasi untuk mendukung pembangunan industri logam dan nonlogam yang tersebar di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau.
"Untuk jangka pendek, akan dilakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya.
Ada pun target jangka panjang yaitu pendirian perguruan tinggi swasta dengan program vokasi. Beberapa diantaranya sudah dalam proses pendirian, seperti di Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara, Kabupaten Konawe dan Buton di Sulawesi Tenggara.
"Untuk politeknik di Halmahera Tengah, kami harap agar nantinya bisa menjadi perguruan tinggi negeri di lingkup Kemenperin yang berada dalam naungan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri," tambahnya.
Rasman mengatakan pihaknya berencana melakukan kunjungan kembali ke Maluku Utara (Weda Bay) bersama pihak terkait guna mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja industri.
Selain itu, akan ditinjau juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari adanya pendidikan vokasi penunjang industri logam dan non-logam dari tingkat SMK, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, serta tenaga pengajar dan persiapan MoU untuk pihak terkait.
Yang tidak kalah penting, lanjut dia, yaitu adanya kebutuhan untuk bisa berbahasa Mandarin, khususnya dalam bidang keteknikan dan operasional dalam industri logam.
Senada, Kepala Bidang (Kabid) Logistik Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Yulianti Ramli mengatakan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk sumber daya manusia (SDM) industri harus link and match dengan kebutuhan industri yang ada.
"Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan skilling bagi calon tenaga kerja industri, up-skilling dan re-skilling untuk peningkatan kemampuan pekerja di industri. Tidak kalah penting adalah penguatan soft-skill atau etos kerja dari SDM," katanya.
Kemenko Marves mancatat progres berbagai lembaga pendidikan yang terintegrasi langsung dengan industri logam dan nonlogam. Misalnya, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Bintan, telah dilakukan pelatihan secara boarding oleh BLK Serang. Pelatihan dilakukan untuk kejuruan teknik pengelasan dan teknik listrik dengan instruktur disediakan oleh BPSDMI Kemenperin.
Selain itu, terdapat juga Politeknik Tridaya Virtu Morosi (TVM) dan Institut Teknologi Kelautan Buton (ITKB) yang sudah selesai mengajukan perizinan pendirian perguruan tinggi pada Sistem Silemkerma dan menunggu hasil penilaian dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan Vokasi Profesi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Keduanya menargetkan penerimaan mahasiswa baru pada 2022.
Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves M. Rasman Manafi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengungkapkan pemerintah telah merancang strategi jangka pendek dan panjang di bidang vokasi untuk mendukung pembangunan industri logam dan nonlogam yang tersebar di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau.
"Untuk jangka pendek, akan dilakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya.
Ada pun target jangka panjang yaitu pendirian perguruan tinggi swasta dengan program vokasi. Beberapa diantaranya sudah dalam proses pendirian, seperti di Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara, Kabupaten Konawe dan Buton di Sulawesi Tenggara.
"Untuk politeknik di Halmahera Tengah, kami harap agar nantinya bisa menjadi perguruan tinggi negeri di lingkup Kemenperin yang berada dalam naungan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri," tambahnya.
Rasman mengatakan pihaknya berencana melakukan kunjungan kembali ke Maluku Utara (Weda Bay) bersama pihak terkait guna mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja industri.
Selain itu, akan ditinjau juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari adanya pendidikan vokasi penunjang industri logam dan non-logam dari tingkat SMK, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, serta tenaga pengajar dan persiapan MoU untuk pihak terkait.
Yang tidak kalah penting, lanjut dia, yaitu adanya kebutuhan untuk bisa berbahasa Mandarin, khususnya dalam bidang keteknikan dan operasional dalam industri logam.
Senada, Kepala Bidang (Kabid) Logistik Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Yulianti Ramli mengatakan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk sumber daya manusia (SDM) industri harus link and match dengan kebutuhan industri yang ada.
"Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan skilling bagi calon tenaga kerja industri, up-skilling dan re-skilling untuk peningkatan kemampuan pekerja di industri. Tidak kalah penting adalah penguatan soft-skill atau etos kerja dari SDM," katanya.
Kemenko Marves mancatat progres berbagai lembaga pendidikan yang terintegrasi langsung dengan industri logam dan nonlogam. Misalnya, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Bintan, telah dilakukan pelatihan secara boarding oleh BLK Serang. Pelatihan dilakukan untuk kejuruan teknik pengelasan dan teknik listrik dengan instruktur disediakan oleh BPSDMI Kemenperin.
Selain itu, terdapat juga Politeknik Tridaya Virtu Morosi (TVM) dan Institut Teknologi Kelautan Buton (ITKB) yang sudah selesai mengajukan perizinan pendirian perguruan tinggi pada Sistem Silemkerma dan menunggu hasil penilaian dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan Vokasi Profesi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Keduanya menargetkan penerimaan mahasiswa baru pada 2022.