Manado (ANTARA) - Kalangan DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan mengusulkan program revitalisasi Pasar Kemakmuran di pusat kota Kotabaru, guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung.
"Kondisinya memang sudah kurang layak dan perlu segera perbaikan, terutama di los pasar ikan, sayur-mayur, dan buah-buahan," kata anggota Komisi II DPRD Kotabaru, Awaludin, di Kotabaru, dilaporkan Jumat.
Merevitalisasi Pasar Kemakmuran diperlukan dana cukup besar, sehingga perlu campur tangan pemerintah pusat dan tidak bisa mengandalkan APBD Kotabaru.
"Setidaknya melalui dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian, revitalisasi pasar bisa dilaksanakan," ujarnya.
Guna merealisasikan program revitalisasi tersebut, Awaludin mengaku telah mengajukan anggaran kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk rehab Pasar Kemakmuran.
"Alhamdulilla, anggaran 2022 usulan tersebut disetujui dan setelah kita memiliki kita bisa mengajukan anggaran ke kementerian pada 2023," terang Awaludin.
Dia menjelaskan, dokumen UKL/UPL merupakan salah syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan anggaran DAK yang besarnya dia atas Rp40 miliar dari kementerian atau pemerintah pusat.
"Dengan cara tersebut, kita bisa "menyedot" uang dari pusat untuk daerah," tambahnya.
Ia berharap, peran serta Dinas Perdagangan dan Pasar Kotabaru melibatkan diri, terutama dalam penataan pedagang di los ikan, sayur dan buah-buahan.
"Kondisinya memang sudah kurang layak dan perlu segera perbaikan, terutama di los pasar ikan, sayur-mayur, dan buah-buahan," kata anggota Komisi II DPRD Kotabaru, Awaludin, di Kotabaru, dilaporkan Jumat.
Merevitalisasi Pasar Kemakmuran diperlukan dana cukup besar, sehingga perlu campur tangan pemerintah pusat dan tidak bisa mengandalkan APBD Kotabaru.
"Setidaknya melalui dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian, revitalisasi pasar bisa dilaksanakan," ujarnya.
Guna merealisasikan program revitalisasi tersebut, Awaludin mengaku telah mengajukan anggaran kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk rehab Pasar Kemakmuran.
"Alhamdulilla, anggaran 2022 usulan tersebut disetujui dan setelah kita memiliki kita bisa mengajukan anggaran ke kementerian pada 2023," terang Awaludin.
Dia menjelaskan, dokumen UKL/UPL merupakan salah syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan anggaran DAK yang besarnya dia atas Rp40 miliar dari kementerian atau pemerintah pusat.
"Dengan cara tersebut, kita bisa "menyedot" uang dari pusat untuk daerah," tambahnya.
Ia berharap, peran serta Dinas Perdagangan dan Pasar Kotabaru melibatkan diri, terutama dalam penataan pedagang di los ikan, sayur dan buah-buahan.