Manado (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong agar kebijakan terkait pemulihan ekosistem mangrove atau hutan bakau di berbagai daerah dapat dipercepat dan diperluas.
"KNTI sendiri sudah lama mendorong agar pemulihan ekosistem mangrove diperluas dan dipercepat, terutama pada daerah-daerah pesisir utara jawa yang sudah rusak," kata Ketua Harian KNTI Dani Setiawan ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Selain itu, ujar dia, pemerintah juga diminta untuk mencegah kerusakan wilayah pesisir akibat ekspansi industri dan perkebunan skala besar yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan pesisir.
Ia mengingatkan ekosistem mangrove secara ekologi berperan sebagai penyangga bagi kehidupan biota perairan.
"Hutan mangrove di pesisir fungsinya amatlah penting. Di sana ikan-ikan bisa bertelur, mencari makan, membesarkan dirinya, dan bermain," katanya.
Dengan kata lain, Dani mengemukakan mangrove atau hutan bakau di kawasan Nusantara mampu menyediakan bahan pangan protein ikan secara mandiri
Ia memaparkan ekosistem mangrove juga berperan sebagai perangkap sediman dan bahan-bahan polutan mangrove juga mengurangi volume dan energi gelombang bila terjadi bencana seperti tsunami.
"Jika ekosistem mangrove dirusak atau hilang, bakal merusak rantai kehidupan sumber daya yang hidup di perairan kita," kata Dani.
Pasalnya bila rantai kehidupan sumber daya air sudah tidak normal, maka berdampak kepada nelayan dan masyarakat pesisir lainnya kesulitan mencari ikan.
Beberapa praktek pengelolaan kawasan mangrove berbasis masyarakat juga perlu didorong, di antaranya melalui skema perhutanan sosial. Selain melibatkan masyarakat dalam proses konservasi juga memberi peluang ekonomi melalui ekoturisme berbasis masyarakat.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyatakan bahwa kalangan nelayan yang banyak bertempat tinggal di kawasan pesisir perlu untuk lebih dilibatkan dalam penanaman mangrove yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
"Agar pemerintah selalu melibatkan nelayan secara aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan bakau agar berfungsi memberikan kesejahteraan bagi nelayan," kata Johan Rosihan.
Johan mengingatkan bahwa saat ini negara Indonesia kehilangan 900 ribu hektare mangrove padahal mangrove berperan penting untuk mempercepat penurunan emisi karbon.
Selain itu, ujar dia, ekosistem hutan mangrove memiliki peran sangat penting bagi kehidupan nelayan karena selalu berhubungan langsung dengan ekosistem hutan bakau.
Ketua DPP PKS ini merasa prihatin dengan kondisi hutan bakau di Indonesia yang terus mengalami kerusakan dan pengurangan luas lahan dengan kecepatan kerusakan mencapai 530.000 hektare per tahun sementara laju rehabilitasi hutan bakau masih sangat jauh lebih lambat dibanding laju kerusakannya.
"KNTI sendiri sudah lama mendorong agar pemulihan ekosistem mangrove diperluas dan dipercepat, terutama pada daerah-daerah pesisir utara jawa yang sudah rusak," kata Ketua Harian KNTI Dani Setiawan ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Selain itu, ujar dia, pemerintah juga diminta untuk mencegah kerusakan wilayah pesisir akibat ekspansi industri dan perkebunan skala besar yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan pesisir.
Ia mengingatkan ekosistem mangrove secara ekologi berperan sebagai penyangga bagi kehidupan biota perairan.
"Hutan mangrove di pesisir fungsinya amatlah penting. Di sana ikan-ikan bisa bertelur, mencari makan, membesarkan dirinya, dan bermain," katanya.
Dengan kata lain, Dani mengemukakan mangrove atau hutan bakau di kawasan Nusantara mampu menyediakan bahan pangan protein ikan secara mandiri
Ia memaparkan ekosistem mangrove juga berperan sebagai perangkap sediman dan bahan-bahan polutan mangrove juga mengurangi volume dan energi gelombang bila terjadi bencana seperti tsunami.
"Jika ekosistem mangrove dirusak atau hilang, bakal merusak rantai kehidupan sumber daya yang hidup di perairan kita," kata Dani.
Pasalnya bila rantai kehidupan sumber daya air sudah tidak normal, maka berdampak kepada nelayan dan masyarakat pesisir lainnya kesulitan mencari ikan.
Beberapa praktek pengelolaan kawasan mangrove berbasis masyarakat juga perlu didorong, di antaranya melalui skema perhutanan sosial. Selain melibatkan masyarakat dalam proses konservasi juga memberi peluang ekonomi melalui ekoturisme berbasis masyarakat.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyatakan bahwa kalangan nelayan yang banyak bertempat tinggal di kawasan pesisir perlu untuk lebih dilibatkan dalam penanaman mangrove yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
"Agar pemerintah selalu melibatkan nelayan secara aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan bakau agar berfungsi memberikan kesejahteraan bagi nelayan," kata Johan Rosihan.
Johan mengingatkan bahwa saat ini negara Indonesia kehilangan 900 ribu hektare mangrove padahal mangrove berperan penting untuk mempercepat penurunan emisi karbon.
Selain itu, ujar dia, ekosistem hutan mangrove memiliki peran sangat penting bagi kehidupan nelayan karena selalu berhubungan langsung dengan ekosistem hutan bakau.
Ketua DPP PKS ini merasa prihatin dengan kondisi hutan bakau di Indonesia yang terus mengalami kerusakan dan pengurangan luas lahan dengan kecepatan kerusakan mencapai 530.000 hektare per tahun sementara laju rehabilitasi hutan bakau masih sangat jauh lebih lambat dibanding laju kerusakannya.