Manado (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan sebagaimana komitmen konstitusi UUD 1945 sudah sepatutnya setiap sektor pembangunan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas.
"Namun realitanya ketika kita melihat data dan indeks, apakah IPM, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, ketimpangan masih ada," sebut Puspayoga di Manado, Sulut, Selasa.
Menteri mengaku berbahagia manakala berkunjung ke Sulawesi Utara, karena disampaikan Gubernur Olly Dondokambey terkait keberpihakan kepada perempuan.
Secara nasional menurut dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Dilihat dari populasi Indonesia, kata dia, dari 270 juta penduduk hampir setengahnya adalah perempuan (49,48 persen perempuan), dan 31 persen anak anak.
"Kalau dilihat kekuatan SDM perempuan dan anak ini adalah kekuatan yang maha dahsyat untuk dikembangkan menjadi generasi unggul," ujarnya.
Menurut dia, sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, sudah diatur dengan konstitusi yang amanatkan hak setara tapi ketimpangan itu tetap terjadi karena konstruksi sosial mengakar di negara kita.
"Tapi ini akan berbeda dengan kultur yang ada di Sulut. Porsi-porsi perempuan sudah diberikan, tidak ada perbedaan gender di daerah ini," sebutnya.
Sepanjang, perempuan mampu dan mau berkompetisi, kesempatan itu diberikan, katanya.
"Ada kejari, beberapa kepala dinas perempuan, pimpinan daerah, ketua DPRD perempuan, peran perempuan tidak perlu diragukan lagi," ujarnya.***3***
"Namun realitanya ketika kita melihat data dan indeks, apakah IPM, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, ketimpangan masih ada," sebut Puspayoga di Manado, Sulut, Selasa.
Menteri mengaku berbahagia manakala berkunjung ke Sulawesi Utara, karena disampaikan Gubernur Olly Dondokambey terkait keberpihakan kepada perempuan.
Secara nasional menurut dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Dilihat dari populasi Indonesia, kata dia, dari 270 juta penduduk hampir setengahnya adalah perempuan (49,48 persen perempuan), dan 31 persen anak anak.
"Kalau dilihat kekuatan SDM perempuan dan anak ini adalah kekuatan yang maha dahsyat untuk dikembangkan menjadi generasi unggul," ujarnya.
Menurut dia, sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, sudah diatur dengan konstitusi yang amanatkan hak setara tapi ketimpangan itu tetap terjadi karena konstruksi sosial mengakar di negara kita.
"Tapi ini akan berbeda dengan kultur yang ada di Sulut. Porsi-porsi perempuan sudah diberikan, tidak ada perbedaan gender di daerah ini," sebutnya.
Sepanjang, perempuan mampu dan mau berkompetisi, kesempatan itu diberikan, katanya.
"Ada kejari, beberapa kepala dinas perempuan, pimpinan daerah, ketua DPRD perempuan, peran perempuan tidak perlu diragukan lagi," ujarnya.***3***