Manado (ANTARA) - Pembahasan rapat pembahasan masalah kemasyarakatan antara Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi IV DPRD Manado, Senin siang,  memanas karena DPRD mempertanyakan tentang anggaran dana duka yang belum terbayar di triwulan kedua. 

"Kami bertanya kenapa  dana duka belum juga tersalur, padahal setiap hari kami menerima pertanyaan ini dari masyarakat," kata Legislator Sonny Lela dan Rosalita Manday, dalam rapat di DPRD  Manado.  RDP Dinsos Manado dan Komisi IV, (Jo/ANTARA) (1)
Lela mengatakan, seharusnya dana untuk para ahli waris yang meninggal dunia, jangan sampai habis karena itu  adalah dana stand by, yang tak boleh tidak. 

Menurutnya kalau berdasarkan data yang cair Rp6 miliar lebih, dan masih ada sisa dana Rp2 miliar lebih, tetapi justru masih ada 187 calon penerima hibah dana duka karena yang belum menerima haknya. 

"Ini bukan dana proyek, yang kalau tak bisa dicairkan tahun sebelumnya baru bisa di tahun ini pada anggaran perubahan, ini harus menjadi perhatian," katanya. 

Sementara Legislator Rosalita Manday dari FPDIP juga menyesalkan dana yang hanya dianggarkan setahun, jangan hanya delapan bulan.  RDP Dinsos dan komisi IV (Jo/ANTARA) (1)
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini dinas sosial, jangan dianggarkan hanya delapan bulan, usulkan setahun walaupun ada APBD-P, tapi bukan berarti bisa dikurangi namanya juga setahun artinya 12 bulan bukan delapan," katanya. 

Sementara Kepala Bidang Linjamsos, Johny Lubis, mengatakan memang dana mereka terbatas disebabkan oleh refocussing anggaran, sehingga dana terserap ke situ dan tak tersisa.  RDP Dinsos dan komisi IV (Jo/ANTARA) (1)
Namun dia mengatakan tetap akan diusulkan ke perubahan APBD 2021, karena merupakan hak masyarakat yang harus diberikan. 

"Kami juga sudah menyampaikan kepada para ahli waris, harus mengikuti aturan terbaru sekarang, harus sudah punya vaksin, sesuai Perpres 12/2021 supaya tidak tersendat dalam pengurusan," katanya.