Manado, (Antara News) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan mengatakan, direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang kinerjanya kurang dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) akan diusulkan untuk diganti.
"Saya akan usulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kinerja direksi BPD dinilai dalam menyalurkan KUR. Bila kurang perhatian terhadap kredit ini ya diusulkan diganti saja," kata Menkop dan UKM Syarif Hasan saat membuka Musyawarah Nasional VI Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) di Manado, Senin.
Penilaian penting dilakukan terhadap BPD, kata Syarif, menyusul sangat rendahnya perhatian direksi bank daerah ini terhadap penyaluran KUR.
"KUR sangat dibutuhkan rakyat, khususnya usaha mikro kecil menengah, untuk itu BPD seharusnya membantu UMKM," kata Syarif.
Syarif mengatakan, para pengusaha mikro tidak perlu diragukan untuk dibantu sebab perputaran usaha mereka sangat cepat, untuk itu semua perbankan termasuk BPD harus berani menyalurkan kredit program pemerintah ini.
Perbankan harus betul-betul proaktif, sebab saat ini baru dua bank yang menyalurkan KUR dengan baik yakni Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara(BTN) sementara perbankan lainnya masih harus lebih optimal sebab realisasinya masih sangat kecil.
Syarif mengatakan, KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, sebab makin besar disalurkan berarti makin banyak juga UMKM yang terbantu.
"Perbankan supaya jangan terlalu berpikir dalam menyalurkan KUR sebab penjaminan pemerintah sudah sangat jelas yakni mencapai 80 persen dan akan diusulkan kalau bisa jadi 100 persen," kata Syarif.
Dalam tahun 2010, pemerintah menargetkan KUR sebanyak Rp18 triliun, tetapi kemudian diturunkan menjadi Rp13,2 triliun menyusul adanya berbagai relaksasi (kemudahan) yang diberikan kepada perbankan dengan maksud agar mereka berani menyalurkan KUR.
"Dari jumlah tersebut yang mampu direalisasikan hingga saat ini baru sekitar Rp8 triliun, untuk itu maka perbankan di seluruh Indonesia termasuk BPD agar lebih memperhatikan KUR ini," kata Syarif.
"Saya akan usulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kinerja direksi BPD dinilai dalam menyalurkan KUR. Bila kurang perhatian terhadap kredit ini ya diusulkan diganti saja," kata Menkop dan UKM Syarif Hasan saat membuka Musyawarah Nasional VI Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) di Manado, Senin.
Penilaian penting dilakukan terhadap BPD, kata Syarif, menyusul sangat rendahnya perhatian direksi bank daerah ini terhadap penyaluran KUR.
"KUR sangat dibutuhkan rakyat, khususnya usaha mikro kecil menengah, untuk itu BPD seharusnya membantu UMKM," kata Syarif.
Syarif mengatakan, para pengusaha mikro tidak perlu diragukan untuk dibantu sebab perputaran usaha mereka sangat cepat, untuk itu semua perbankan termasuk BPD harus berani menyalurkan kredit program pemerintah ini.
Perbankan harus betul-betul proaktif, sebab saat ini baru dua bank yang menyalurkan KUR dengan baik yakni Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara(BTN) sementara perbankan lainnya masih harus lebih optimal sebab realisasinya masih sangat kecil.
Syarif mengatakan, KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, sebab makin besar disalurkan berarti makin banyak juga UMKM yang terbantu.
"Perbankan supaya jangan terlalu berpikir dalam menyalurkan KUR sebab penjaminan pemerintah sudah sangat jelas yakni mencapai 80 persen dan akan diusulkan kalau bisa jadi 100 persen," kata Syarif.
Dalam tahun 2010, pemerintah menargetkan KUR sebanyak Rp18 triliun, tetapi kemudian diturunkan menjadi Rp13,2 triliun menyusul adanya berbagai relaksasi (kemudahan) yang diberikan kepada perbankan dengan maksud agar mereka berani menyalurkan KUR.
"Dari jumlah tersebut yang mampu direalisasikan hingga saat ini baru sekitar Rp8 triliun, untuk itu maka perbankan di seluruh Indonesia termasuk BPD agar lebih memperhatikan KUR ini," kata Syarif.