Manado, (Antara News) - Dua fraksi besar di DPRD Sulawesi Utara (Sulut), PDIP-Golkar enggan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru SH Sarundajang-Djauhari Kansil (SHS-DK), yang diusung Partai Demokrat pada Pilkada 2010 lalu.

"PDIP tetap akan tampil kritis terhadap jalannya pemerintahan yang baru, namun tidak ingin beroposisi atau berseberangan dengan program-programnya," kata anggota Fraksi PDIP Sulut, Steven Kandouw, di Manado, Selasa.

Menurutnya, jika ada program-program pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, tentunya akan kami kritisi, namun ketika program itu sangat baik kita akan dorong.

PDIP tidak akan melakukan "balas dendam" kepada Gubernur Sulut SH Sarundajang, hanya karena pada periode 2005-2010 lalu diusung PDIP sebagai kepala daerah Sulut dan harus pindah ke Partai Demokrat pada Pilkada 2010-2015.

"Sikap oposisi hanya berlaku di pusat, kami di daerah sebaiknya saling menopang dan mendukung program-program pemerintahan," katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Sherpa Manembu mengatakan, prihaknya tetap akan memberikan kritikan proporsional ketika ada program pemerintahan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat.

"Kita akan tampil elegan dan proporsional ketika ada hal-hal merugikan kepentingan umum, tapi tidak perlu oposisi karena bukan langkah untuk menyelesaikan solusi," katanya.

Pasangan Sarundajang-Kansil sendiri telah dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi atas nama Presiden pada 20 September 2010 lalu, dan saling berharap bisa menciptakan hubungan baik antar semua stakholder termasuk jajaran lembaga wakil rakyat. (*)