Manado, (Antara News) - Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Utara Robby Mamuaja mutasikan sebanyak 95 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sulut.
"Pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar dan tanpa tendensi politik apapun seiring dengan selesainya pemilihan umum kepala daerah," kata Mamuaja di Manado, Senin.
Pelantikan itu dilakukan pada saat transisi pemerintahan karena belum adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2010, karena Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih SH Sarundajang-Djauhari Kansil baru akan dilantik pada 14 September 2010.
Sebanyak 95 jabatan yang dimutasikan yakni eselon III sebanyak 34 orang dan eselon IV sebanyak 61 orang, dan dinilai memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam urusan pemerintahan.
"Pelantikan itu sangat penting sebagai penyegaran dalam jabatan pemerintahan serta adanya regenerasi pejabat," ujarnya.
Pejabat yang dilantik diharakan bisa memacu dan meningkatkan kinerja guna menunjang sistem pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan pemerintahan.
Pejabat pemerintah diharapkan bisa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat, dan tidak sebagai "bos" yang hanya duduk di belakang meja.
"Yang terakhir saya harapkan pejabat harus bekerja dengan tanggung jawab, serta tidak melanggar aturan yang berimbas pada korupsi dan sebagainya," katanya. (*)
"Pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar dan tanpa tendensi politik apapun seiring dengan selesainya pemilihan umum kepala daerah," kata Mamuaja di Manado, Senin.
Pelantikan itu dilakukan pada saat transisi pemerintahan karena belum adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2010, karena Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih SH Sarundajang-Djauhari Kansil baru akan dilantik pada 14 September 2010.
Sebanyak 95 jabatan yang dimutasikan yakni eselon III sebanyak 34 orang dan eselon IV sebanyak 61 orang, dan dinilai memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam urusan pemerintahan.
"Pelantikan itu sangat penting sebagai penyegaran dalam jabatan pemerintahan serta adanya regenerasi pejabat," ujarnya.
Pejabat yang dilantik diharakan bisa memacu dan meningkatkan kinerja guna menunjang sistem pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan pemerintahan.
Pejabat pemerintah diharapkan bisa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat, dan tidak sebagai "bos" yang hanya duduk di belakang meja.
"Yang terakhir saya harapkan pejabat harus bekerja dengan tanggung jawab, serta tidak melanggar aturan yang berimbas pada korupsi dan sebagainya," katanya. (*)