Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mempermudah pengurusan perizinan untuk menarik peluang investor berinvestasi di daerah berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa itu.
"Kita terus memfasilitasi pengurusan perizinan, mempermudah sehingga memberikan keyakinan mereka ingin berinvestasi," sebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulut, Franky Manumpil di Manado, Senin.
Sepanjang tahun 2020, ditargetkan sebanyak 1.400 namun terealisasi sebanyak 1.486 pengurusan perizinan dan nonperizinan.
"Walaupun berada dalam situasi pandemi COVID-19, namun minat investor mengurus perizinan masih jalan," ujarnya.
Pemprov Sulut, kata dia, terus mendorong investor berinvestasi di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu sambil menjamin kemudahan perizinan.
Apabila ada konflik di perusahaan, lanjut dia, Pemprov Sulut memfasilitasi.
Begitu juga terkait dengan pembahasan tata ruang, penyusunan dokumen Amdal dan izin lingkungan, dipermudah, katanya.
"Ini garansi yang kami berikan bagi investor dalam berinvestasi, pengurusan perizinan tidak berbelit-belit," ujarnya.
Di situasi pandemi, banyak studi yang dilakukan karena itu Pemprov Sulut mendorongt instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ikut memfasilitasinya.
"Kita terus memfasilitasi pengurusan perizinan, mempermudah sehingga memberikan keyakinan mereka ingin berinvestasi," sebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulut, Franky Manumpil di Manado, Senin.
Sepanjang tahun 2020, ditargetkan sebanyak 1.400 namun terealisasi sebanyak 1.486 pengurusan perizinan dan nonperizinan.
"Walaupun berada dalam situasi pandemi COVID-19, namun minat investor mengurus perizinan masih jalan," ujarnya.
Pemprov Sulut, kata dia, terus mendorong investor berinvestasi di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu sambil menjamin kemudahan perizinan.
Apabila ada konflik di perusahaan, lanjut dia, Pemprov Sulut memfasilitasi.
Begitu juga terkait dengan pembahasan tata ruang, penyusunan dokumen Amdal dan izin lingkungan, dipermudah, katanya.
"Ini garansi yang kami berikan bagi investor dalam berinvestasi, pengurusan perizinan tidak berbelit-belit," ujarnya.
Di situasi pandemi, banyak studi yang dilakukan karena itu Pemprov Sulut mendorongt instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ikut memfasilitasinya.