Manado, (Antara News) - DPRD Sulawesi Utara (Sulut) berharap pelaksanaan Pilkada serentak Gubernur, Bupati/Walikota 3 Agustus 2010 mendatang tidak lagi ditunda, karena bisa saja menghabiskan uang rakyat yang nyaris mencapai triliun rupiah.
"Bayangkan saja alokasi dana Pilkada Gubernur Sulut di APBD Sulut sudah mencapai Rp300 miliar lebih, kemudian ditambah lagi enam kabupaten-kota yang mencapai ratusan miliar," kata Ketua Komisi I DPRD Sulut bidang Pemerintahan dan Hukum John Dumais, di Manado, Selasa.
Jika nantinya pelaksanaan Pilkada ditunda dengan alasan-alasan tertentu, anggarannya membengkak dua kali lipat dari sebelumnya, kemudian biaya-biaya dikeluarkan dari calon-calon kepala daerah turut membengkak.
Menurutnya, anggaran Pilkada yang tersedot sangat besar itu jika dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya, otomatis masyarakat bisa merasakan dampaknya.
"Kelompok-kelompok tertentu yang menghendaki penundaan Pilkada sebaiknya memperhatikan aspek-aspek keuangan daerah," katanya.
Dumais menyentil upaya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Vonny Panambunan-Hendrik Manosoh yang gagal penjaringan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menunda pelaksanaan Pilkada dinilai tidak tetap.
"Sebaiknya mereka tetap menggunakan jalur hukum yang ada, karena mereka sudah disidangkan di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dan Hukum dari Unsrat Manado Royke Mandey mengatakan, jika memang tahapan Pilkada Sulut ada pelanggaran kenapa tidak harus ditunda.
"Yang dicari pada tahapan Pilkada adalah keadilan dan demokrasi, sehingga tidak masalah jika memang Pilkada ditunda," ujarnya.
"Bayangkan saja alokasi dana Pilkada Gubernur Sulut di APBD Sulut sudah mencapai Rp300 miliar lebih, kemudian ditambah lagi enam kabupaten-kota yang mencapai ratusan miliar," kata Ketua Komisi I DPRD Sulut bidang Pemerintahan dan Hukum John Dumais, di Manado, Selasa.
Jika nantinya pelaksanaan Pilkada ditunda dengan alasan-alasan tertentu, anggarannya membengkak dua kali lipat dari sebelumnya, kemudian biaya-biaya dikeluarkan dari calon-calon kepala daerah turut membengkak.
Menurutnya, anggaran Pilkada yang tersedot sangat besar itu jika dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya, otomatis masyarakat bisa merasakan dampaknya.
"Kelompok-kelompok tertentu yang menghendaki penundaan Pilkada sebaiknya memperhatikan aspek-aspek keuangan daerah," katanya.
Dumais menyentil upaya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Vonny Panambunan-Hendrik Manosoh yang gagal penjaringan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menunda pelaksanaan Pilkada dinilai tidak tetap.
"Sebaiknya mereka tetap menggunakan jalur hukum yang ada, karena mereka sudah disidangkan di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dan Hukum dari Unsrat Manado Royke Mandey mengatakan, jika memang tahapan Pilkada Sulut ada pelanggaran kenapa tidak harus ditunda.
"Yang dicari pada tahapan Pilkada adalah keadilan dan demokrasi, sehingga tidak masalah jika memang Pilkada ditunda," ujarnya.