Manado, (Antara News) - Wali Kota Bitung Hanny Sondakh merupakan orang terkaya di jajaran kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut), dengan memiliki harta kekayaannya sekitar Rp17,1 miliar.
"Laporan harta kekayaan Wali Kota Bitung setelah diketahui melalui verifikasi Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, dihadapan jajaran kepala daerah se Sulut, di Manado, Rabu.
Selain Wali Kota Bitung itu, KPK juga mengumumkan LHKPN dari Gubernur Sulut periode 2005-2010, SH Sarundajang sebanyak Rp7,5 miliar lebih.
Kemudian, Wakil Walikota Bitung Robert Lahindo Rp626,7 juta, Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit Rp5,8 miliar, Wakil Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara Rp1,3 miliar.
Serta Bupati Bolmong Utara Hamdan Datungsolang Rp2,7 miliar dan Wakil Bupati Bolmong Utara Depri Pontoh Rp1,04 miliar.
Sementara LHKPN sejumlah pejabat lainnya belum dilaporkan ke KPK, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Sangihe, Talaud, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon dan Manado.
Menurut dia, laporan kekayaan tersebut dilakukan secara uji petik oleh KPK, dengan menggunakan kriteria, antara lain laporan masyarakat, hubungan antara kewenangan penyelenggara negara dengan fenomena terjadi di masyarakat, kemudian analisis kekayaan dan penghasilan.
KPK sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memantau ketaatan penyelenggara negara dalam mengumumkan kekayaannya.
"Masyarakat juga harus melaporkan kepada KPK jika ada temuan penyelenggara negara memiliki harta yang tidak dilaporkan secara resmi," katanya. (*)
"Laporan harta kekayaan Wali Kota Bitung setelah diketahui melalui verifikasi Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, dihadapan jajaran kepala daerah se Sulut, di Manado, Rabu.
Selain Wali Kota Bitung itu, KPK juga mengumumkan LHKPN dari Gubernur Sulut periode 2005-2010, SH Sarundajang sebanyak Rp7,5 miliar lebih.
Kemudian, Wakil Walikota Bitung Robert Lahindo Rp626,7 juta, Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit Rp5,8 miliar, Wakil Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara Rp1,3 miliar.
Serta Bupati Bolmong Utara Hamdan Datungsolang Rp2,7 miliar dan Wakil Bupati Bolmong Utara Depri Pontoh Rp1,04 miliar.
Sementara LHKPN sejumlah pejabat lainnya belum dilaporkan ke KPK, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Sangihe, Talaud, Sitaro, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon dan Manado.
Menurut dia, laporan kekayaan tersebut dilakukan secara uji petik oleh KPK, dengan menggunakan kriteria, antara lain laporan masyarakat, hubungan antara kewenangan penyelenggara negara dengan fenomena terjadi di masyarakat, kemudian analisis kekayaan dan penghasilan.
KPK sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memantau ketaatan penyelenggara negara dalam mengumumkan kekayaannya.
"Masyarakat juga harus melaporkan kepada KPK jika ada temuan penyelenggara negara memiliki harta yang tidak dilaporkan secara resmi," katanya. (*)