Manado (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara menyatakan program Pendataan Keluarga di daerah itu yang dilaksanakan hingga akhir Mei mendatang, dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.
"Harus dipastikan bahwa kader pendata mengenakan masker serta menjaga jarak aman," ujar Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sulut Ignatius J. Worung di Manado, Minggu.
Dia berharap, baik petugas pendata maupun masyarakat yang akan didata sama-sama menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Pendataan keluarga dilakukan serentak lima tahun sekali, dan pendataan keluarga tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.
BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Keluarga, menurut dia, memegang peranan fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara, sedangkan negara menjamin dan melindungi setiap warga untuk mendapatkan haknya.
Ia menjelaskan pendataan keluarga dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak setiap warga negara, termasuk keluarga.
"Pendataan keluarga penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi," katanya.
Ia menjelaskan tentang detail program itu.
"Pendataan Keluarga Tahun 2021 menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko 'stunting; (kekerdilan), dan aspek kesejahteraan keluarga 'by name by address' yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.
"Harus dipastikan bahwa kader pendata mengenakan masker serta menjaga jarak aman," ujar Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sulut Ignatius J. Worung di Manado, Minggu.
Dia berharap, baik petugas pendata maupun masyarakat yang akan didata sama-sama menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Pendataan keluarga dilakukan serentak lima tahun sekali, dan pendataan keluarga tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.
BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Keluarga, menurut dia, memegang peranan fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara, sedangkan negara menjamin dan melindungi setiap warga untuk mendapatkan haknya.
Ia menjelaskan pendataan keluarga dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak setiap warga negara, termasuk keluarga.
"Pendataan keluarga penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi," katanya.
Ia menjelaskan tentang detail program itu.
"Pendataan Keluarga Tahun 2021 menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko 'stunting; (kekerdilan), dan aspek kesejahteraan keluarga 'by name by address' yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.