Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyosialisasikan program bantuan sosial (bansos) reguler nontunai di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kepala BI Sulut Arbonas Hutabarat, di Manado, Sabtu, mengatakan program bansos reguler terdiri Program Sembako dan PKH, harus dipahami betul-betul oleh para penerima manfaat.
Dia mengatakan sosialisasi bansos reguler baik dihadiri oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agen bank, pendamping Bantuan Sosial Non Tunai
(BSNT) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta bank HIMBARA yakni BRI sebagai Bank Penyalur Bantuan Sosial Non Tunai di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
"Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi Program Bansos Reguler merupakan salah
satu agenda terkait penyaluran bantuan sosial, yang awalnya dilakukan secara tunai, sekarang
menjadi non tunai," jelas Arbonas.
Arbonas mengatakan kegiatan edukasi oleh Bank Indonesia, Dinas Sosial dan dari perbankan diharapkan memberikan masukan kepada peserta terkait penyaluran bantuan sosial non tunai, terutama kepada KPM, pendamping BSNT, serta agen penyalur bansos non tunai.
Dia menjelaskan elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat dan diharapkan dapat memperluas akses keuangan.
Cara bertransaksi masyarakat yang semula tunai menjadi nontunai juga mampu memperkuat kesehatan fiskal.
"Dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan," jelasnya.
Kepala BI Sulut Arbonas Hutabarat, di Manado, Sabtu, mengatakan program bansos reguler terdiri Program Sembako dan PKH, harus dipahami betul-betul oleh para penerima manfaat.
Dia mengatakan sosialisasi bansos reguler baik dihadiri oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agen bank, pendamping Bantuan Sosial Non Tunai
(BSNT) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta bank HIMBARA yakni BRI sebagai Bank Penyalur Bantuan Sosial Non Tunai di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
"Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi Program Bansos Reguler merupakan salah
satu agenda terkait penyaluran bantuan sosial, yang awalnya dilakukan secara tunai, sekarang
menjadi non tunai," jelas Arbonas.
Arbonas mengatakan kegiatan edukasi oleh Bank Indonesia, Dinas Sosial dan dari perbankan diharapkan memberikan masukan kepada peserta terkait penyaluran bantuan sosial non tunai, terutama kepada KPM, pendamping BSNT, serta agen penyalur bansos non tunai.
Dia menjelaskan elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat dan diharapkan dapat memperluas akses keuangan.
Cara bertransaksi masyarakat yang semula tunai menjadi nontunai juga mampu memperkuat kesehatan fiskal.
"Dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan," jelasnya.