Manado (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangan mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggencarkan sosialisasi digitalisasi transaksi keuangan.
"Ini merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan TP2DD Provinsi Sulut yang merupakan langkah bersama untuk menerapkan, mempercepat dan memperluas transaksi elektronik dalam tubuh pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)," ujar Silangen di Manado, Kamis.
Dia berharap, TP2DD dan Bapenda Sulut secepatnya melakukan sosialisasi di jajaran internal pemerintah provinsi, karena belum semua memahami betapa pentingnya digitalisasi ini.
“Terutama digitalisasi yang berkaitan dengan transaksi proses keuangan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, walaupun sebagian kita di pemda sudah melakukan digitalisasi secara internal,” katanya.
Digitalisasi ini adalah proses pelayanan masyarakat untuk lebih mudah, lebih lancar dan lebih baik, termasuk pelayanan yang terjadi di jajaran pemerintah itu sendiri.
Khusus digitalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Sulut, dari sisi transaksi keuangan pembayaran pajak dan retribusi, terutama retribusi sudah nontunai.
Silangen optimis akselerasi implementasi ETP dapat diterapkan di Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
“Rakor kali ini selain kita sosialisasi kemudian nantinya kita memetakan masalah-masalah yang akan diformulasikan menjadi rencana aksi dari TP2DD ini sehingga Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dapat kita lakukan di Pemprov Sulut maupun kabupaten dan kota," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan TP2DD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
TP2DD, katanya, dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi.***3***
"Ini merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan TP2DD Provinsi Sulut yang merupakan langkah bersama untuk menerapkan, mempercepat dan memperluas transaksi elektronik dalam tubuh pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)," ujar Silangen di Manado, Kamis.
Dia berharap, TP2DD dan Bapenda Sulut secepatnya melakukan sosialisasi di jajaran internal pemerintah provinsi, karena belum semua memahami betapa pentingnya digitalisasi ini.
“Terutama digitalisasi yang berkaitan dengan transaksi proses keuangan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, walaupun sebagian kita di pemda sudah melakukan digitalisasi secara internal,” katanya.
Digitalisasi ini adalah proses pelayanan masyarakat untuk lebih mudah, lebih lancar dan lebih baik, termasuk pelayanan yang terjadi di jajaran pemerintah itu sendiri.
Khusus digitalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Sulut, dari sisi transaksi keuangan pembayaran pajak dan retribusi, terutama retribusi sudah nontunai.
Silangen optimis akselerasi implementasi ETP dapat diterapkan di Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
“Rakor kali ini selain kita sosialisasi kemudian nantinya kita memetakan masalah-masalah yang akan diformulasikan menjadi rencana aksi dari TP2DD ini sehingga Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dapat kita lakukan di Pemprov Sulut maupun kabupaten dan kota," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan TP2DD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
TP2DD, katanya, dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi.***3***