Makassar (ANTARA Sulsel) - Enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel siap menggelar musyawarah daerah (Musda) membahas program kesenian dengan melibatkan seniman, kata Kepala Dinas Pariwisata Sulsel Suaib Malombassi, di Makassar, Selasa.
Keputusan tersebut menjadi catatan dalam rapat antara Forum Masyarakat Seni (Formasi) dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim), Biro Bina Kesra.
Kemudian Biro Pemuda dan Olah Raga, dan Biro Pengelolaan Aset yang difasilitasi Komisi E DPRD Sulsel hari ini (5/1).
"Saya mengusulkan agar musda kesenian Sulsel dengan melibatkan unsur seniman dilaksanakan paling lambat Februari, lebih cepat lebih baik," kata Suaib Malombassi.
Sebagai bentuk dukungannya, Suaib meminta kepada Formasi membuat proposal kegiatan Musda, untuk kemudian dimediasikan kepada Gubernur Sulsel dalam hal pembiayaan.
Dia juga membantah dikatakan, sama sekali tidak melibatkan unsur seniman dalam merencanakan dan membuat program seni budaya.
"Dalam membuat program, kami meminta masukan-masukan dari Dewan Kesenian Makassar (DKM), karena kami anggap itu yang mendapatkan SK dari gubernur," jelasnya.
Dinas Pariwisata sendiri pada APBD 2010 mengelola anggaran untuk program seni budaya sebesar Rp1,3 miliar, ditambah program khusus Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yakni teater harian di Benteng Fort Rotterdam yang dianggarakan Rp400 juta.
Formasi mengadukan SKPD yang memiliki program seni dan budaya kepada DPRD Sulsel karena tidak merasa tidak pernah dilibatkan dalam membuat program seni dan budaya, disamping renovasi Gedung Kesenian "Societeit de Harmoni" Sulsel yang terbengkalai.
Koordinator Formasi Andry Prakarsa mengatakan, selama ini SKPD hanya melibatkan person yang mengatasnamakan seniman lalu memanfaatkan program seni dan budaya untuk kepentingan dirinya.
Akibatnya, berbagai program seni hanya sebatas seremonial dan terkesan hanya menghabiskan anggaran, sementara urgensi seninya tidak ada disebabkan yang mengelola tidak mengerti seni.
Formasi juga menegaskan jika mereka telah mewakili semua unsur seni di Sulsel termasuk Dewan Kesenian Sulawesi Selatan (DKSS) yang mendapat SK gubernur, bukan DKM seperti yang dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata.
(T.PK-AAT/Z002)
Keputusan tersebut menjadi catatan dalam rapat antara Forum Masyarakat Seni (Formasi) dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim), Biro Bina Kesra.
Kemudian Biro Pemuda dan Olah Raga, dan Biro Pengelolaan Aset yang difasilitasi Komisi E DPRD Sulsel hari ini (5/1).
"Saya mengusulkan agar musda kesenian Sulsel dengan melibatkan unsur seniman dilaksanakan paling lambat Februari, lebih cepat lebih baik," kata Suaib Malombassi.
Sebagai bentuk dukungannya, Suaib meminta kepada Formasi membuat proposal kegiatan Musda, untuk kemudian dimediasikan kepada Gubernur Sulsel dalam hal pembiayaan.
Dia juga membantah dikatakan, sama sekali tidak melibatkan unsur seniman dalam merencanakan dan membuat program seni budaya.
"Dalam membuat program, kami meminta masukan-masukan dari Dewan Kesenian Makassar (DKM), karena kami anggap itu yang mendapatkan SK dari gubernur," jelasnya.
Dinas Pariwisata sendiri pada APBD 2010 mengelola anggaran untuk program seni budaya sebesar Rp1,3 miliar, ditambah program khusus Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yakni teater harian di Benteng Fort Rotterdam yang dianggarakan Rp400 juta.
Formasi mengadukan SKPD yang memiliki program seni dan budaya kepada DPRD Sulsel karena tidak merasa tidak pernah dilibatkan dalam membuat program seni dan budaya, disamping renovasi Gedung Kesenian "Societeit de Harmoni" Sulsel yang terbengkalai.
Koordinator Formasi Andry Prakarsa mengatakan, selama ini SKPD hanya melibatkan person yang mengatasnamakan seniman lalu memanfaatkan program seni dan budaya untuk kepentingan dirinya.
Akibatnya, berbagai program seni hanya sebatas seremonial dan terkesan hanya menghabiskan anggaran, sementara urgensi seninya tidak ada disebabkan yang mengelola tidak mengerti seni.
Formasi juga menegaskan jika mereka telah mewakili semua unsur seni di Sulsel termasuk Dewan Kesenian Sulawesi Selatan (DKSS) yang mendapat SK gubernur, bukan DKM seperti yang dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata.
(T.PK-AAT/Z002)