Mamuju (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Barat (Sulbar) minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menonaktifkan Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Kami minta agar Presiden SBY segera menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani dari jabatannya, agar tidak menyulitkan kinerja pansus Century DPR dalam meminta keterangan terkait skandal Bank Cebtury," kata ketua DPD Hanura Provinsi Sulbar, Ir Faturrahman Bau Aman, di Mamuju, Kamis.
Faturrahman mengatakan, Pansus Century pasti akan terbebani dengan kekuasaan keduanya, sehingga dikhawatirkan akan menghambat penyelidikan kasus Bank Century yang dilakukan Pansus Century.
"Masyarakat menginginkan keadilan dengan kasus ini, jadi keduanya harus diperlakukan sama dimata hukum, sehinga keduanya harus dinonaktifkan lebih dulu sebelum dilakukan penyelidikan, oleh Pansus Century, "ujarnya.
Ia mengaku, percaya dengan kinerja Pansus Century yang telah berjanji akan mengusut tuntas kasus skandal Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun tersebut.
"Pansus Century akan bekerja sungguh-sungguh mengusut kasus Bank Century, Hanura percaya mereka akan bekerja tanpa kepentingan politik, mereka harus diberikan kesempatan,"ujarnya.
Namun demikian ia juga tetap berharap agar Pansus Century tidak bekerja "Masuk Angin" atau tergoda dengan kepentingan tertentu, tetapi lebih mengedepankan kepentingan bangsa.
"Pansus Century jangan takut, kalau ada bukti selesaikan dengan hukum yang berlaku di negara kita,"katanya.
(T.PK-MFH/S016)
"Kami minta agar Presiden SBY segera menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani dari jabatannya, agar tidak menyulitkan kinerja pansus Century DPR dalam meminta keterangan terkait skandal Bank Cebtury," kata ketua DPD Hanura Provinsi Sulbar, Ir Faturrahman Bau Aman, di Mamuju, Kamis.
Faturrahman mengatakan, Pansus Century pasti akan terbebani dengan kekuasaan keduanya, sehingga dikhawatirkan akan menghambat penyelidikan kasus Bank Century yang dilakukan Pansus Century.
"Masyarakat menginginkan keadilan dengan kasus ini, jadi keduanya harus diperlakukan sama dimata hukum, sehinga keduanya harus dinonaktifkan lebih dulu sebelum dilakukan penyelidikan, oleh Pansus Century, "ujarnya.
Ia mengaku, percaya dengan kinerja Pansus Century yang telah berjanji akan mengusut tuntas kasus skandal Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun tersebut.
"Pansus Century akan bekerja sungguh-sungguh mengusut kasus Bank Century, Hanura percaya mereka akan bekerja tanpa kepentingan politik, mereka harus diberikan kesempatan,"ujarnya.
Namun demikian ia juga tetap berharap agar Pansus Century tidak bekerja "Masuk Angin" atau tergoda dengan kepentingan tertentu, tetapi lebih mengedepankan kepentingan bangsa.
"Pansus Century jangan takut, kalau ada bukti selesaikan dengan hukum yang berlaku di negara kita,"katanya.
(T.PK-MFH/S016)