Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Sulawesi Utara(Sulut) bersinergi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, guna memutus penyebaran COVID-19 saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam menjaga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 agar berjalan dengan baik,"kata .Pejabat Sementara(Pjs) Wali Kota Bitung Edison Humiang di Bitung, Rabu.
Peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah tersebut akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta potensi penyebaran COVID-19 dalam seluruh tahapan Pilkada yang saat ini telah memasuki masa kampanye.
Sesuai pesan pemerintah pusat kepada para kepala daerah baik definitif maupun yang menjabat sementara, agar bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis selama proses Pilkada berlangsung.
Ada sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kerawanan dalam konteks pandemi Covid-19 tersebut.
Indikator itu antara lain penyelenggara Pemilu terinfeksi COVID-19, lonjakan pasien COVID-19, lonjakan pasien COVID meninggal dunia, masyarakat dan tokoh masyarakat yang menolak penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, serta perubahan status wilayah terkait pandemi.
"Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam menjaga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 agar berjalan dengan baik,"kata .Pejabat Sementara(Pjs) Wali Kota Bitung Edison Humiang di Bitung, Rabu.
Peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah tersebut akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta potensi penyebaran COVID-19 dalam seluruh tahapan Pilkada yang saat ini telah memasuki masa kampanye.
Sesuai pesan pemerintah pusat kepada para kepala daerah baik definitif maupun yang menjabat sementara, agar bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis selama proses Pilkada berlangsung.
Ada sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kerawanan dalam konteks pandemi Covid-19 tersebut.
Indikator itu antara lain penyelenggara Pemilu terinfeksi COVID-19, lonjakan pasien COVID-19, lonjakan pasien COVID meninggal dunia, masyarakat dan tokoh masyarakat yang menolak penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, serta perubahan status wilayah terkait pandemi.