Sulut, Sangihe (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, mengajak masyarakat pemilih di daerah tersebut untuk ikut mengambil bagian dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
"Kami dari mengajak semua elemen masyarakat wajib pilih di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk ikut dan ambil bagian dalam proses pengawasan pemilihan ini," kata Ketua Bawaslu Sangihe, Sebedeus Lesawengen di Tahuna, Senin.
Dia mengungkapkan, salah satu upaya dari Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat ini, yakni menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama serta unsur generasi muda.
"Keterlibatan berbagai elemen masyarakat wajib pilih dalam mengawal tahapan pelaksanaan pilkada sangat penting guna menciptakan pemilihan umum yang berkualitas," kata dia.
Dia mengatakan, tidak semua warga masyarakat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan laporan ke Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pilkada.
"Laporan hanya bisa disampaikan oleh masyarakat yang telah terdaftar di KPU sebagai pemilih di daerah tersebut," kata dia.
Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini, akan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang pencegahan pelanggaran dalam pemilihan.
Dia juga mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melibatkan diri dalam politik praktis pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun ini.
"ASN hendaknya tetap netràl dalam pelaksanaan Pilkada sebab ada aturàn yang melarang bagi ASN berpolitik praktis dengan sanksi yang juga sudah jelas," kata dia.
"Kami dari mengajak semua elemen masyarakat wajib pilih di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk ikut dan ambil bagian dalam proses pengawasan pemilihan ini," kata Ketua Bawaslu Sangihe, Sebedeus Lesawengen di Tahuna, Senin.
Dia mengungkapkan, salah satu upaya dari Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat ini, yakni menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama serta unsur generasi muda.
"Keterlibatan berbagai elemen masyarakat wajib pilih dalam mengawal tahapan pelaksanaan pilkada sangat penting guna menciptakan pemilihan umum yang berkualitas," kata dia.
Dia mengatakan, tidak semua warga masyarakat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan laporan ke Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pilkada.
"Laporan hanya bisa disampaikan oleh masyarakat yang telah terdaftar di KPU sebagai pemilih di daerah tersebut," kata dia.
Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini, akan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang pencegahan pelanggaran dalam pemilihan.
Dia juga mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melibatkan diri dalam politik praktis pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun ini.
"ASN hendaknya tetap netràl dalam pelaksanaan Pilkada sebab ada aturàn yang melarang bagi ASN berpolitik praktis dengan sanksi yang juga sudah jelas," kata dia.