Manado (ANTARA) - Musda Partai Golkar Manado, Kamis (27/8), yang sempat ricuh, masih menyisakan dampak, karena pengurus kecamatan yang di-Plt-kan sebelumnya, menolak hasilnya dan akan membawa masalah itu ke mahkamah partai.
Hal tersebut disampaikan para pengurus yang di-Plt-kan dipimpin oleh Sekretaris DPD II Manado, Rudolf Mamengko, kepada media Jumat siang.
"Musda yang dilaksanakan itu inkonstitusional, karena para pengurus kecamatan di-Plt-kan dan justru dikeluarkan dari dalam ruang sidang hingga, sehingga memanaskan situasi," kata Mamengko.
Ketua Golkar Kecamatan Wenang, Lily Binti, misalnya, mengatakan, dia juga dikeluarkan dari ruangan Musda, padahal memiliki hak ikut dalam acara tersebut.
"Kami berkali-kali bertanya, jika memang kami sudah diganti, siapa yang menggantikanya tetapi sampai dikeluarkan juga tak disampaikan siapa yang menggantikan kami," katanya.
Karena berbagai hal tersebut, kata Memangko dan Binti, mengatakan, pihaknya akan membawa masalah itu ke mahkamah partai supaya bisa diperiksa dan diputuskan yang tepat bagi semua.
"Apalagi ketua PK Bunaken Darat, Rizal Sasambe, mengalami perlakuan tidak mengenankan ditarik dan dipaksa keluar dengan kekerasan, padahal pengurus sah, sehingga ditubuhnya bahkan ada tanda memar," katanya.
Sementara Plt Ketua DPD II Golkar Manado, Ruby Rumpesak yang dikonfirmasi lewat telepon, mengatakan, bahwa pihaknya melaksanakan semuanya sesuai dengan ketentuan bahwa siapapun yang tidak berkepentingan disilahkan keluar karena ruangan akan disterilkan, sehingga ada sikap tegas dari keamanan yang disiapkan panitia.
Mengenai keluhan para PK, Rumpesak, mengatakan, bahwa semuanya sudah sesuai dengan ketentuan hukum, karena dia sebagai plt ketua, bertugas untuk mempersiapkan Musda yang legal, maka dia mengembalikan posisi dua PK yakni Tuminting dan Bunaken, sehingga semua bisa terlaksana dengan benar.
Sedangkan tentang dugaan kekerasan dan pengusiran dari ruangan sidang, dia menegaskan, mereka semuanya sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena tidak mau banyak orang dalam ruangan, maka yang dianggap tak berpentingan keluar, sehingga meminta satgas mengeluarkan dari ruangan.
Dia juga membantah tentang adanya dugaan politik transaksional, dan mengatakan, baru mendengar hal tersebut, dan mengatakan tidak pernah meminta uang atau semacamnya.
"Tetapi semua sudah selesai, dan sudah terpilih pengurus baru, bahkan telah ada ketua DPD II terpilih, dan sudah menyatakan akan melakukan konsolidasi dan merangkul semua kader yang ada," kata Rumpesak. ***
Hal tersebut disampaikan para pengurus yang di-Plt-kan dipimpin oleh Sekretaris DPD II Manado, Rudolf Mamengko, kepada media Jumat siang.
"Musda yang dilaksanakan itu inkonstitusional, karena para pengurus kecamatan di-Plt-kan dan justru dikeluarkan dari dalam ruang sidang hingga, sehingga memanaskan situasi," kata Mamengko.
Ketua Golkar Kecamatan Wenang, Lily Binti, misalnya, mengatakan, dia juga dikeluarkan dari ruangan Musda, padahal memiliki hak ikut dalam acara tersebut.
"Kami berkali-kali bertanya, jika memang kami sudah diganti, siapa yang menggantikanya tetapi sampai dikeluarkan juga tak disampaikan siapa yang menggantikan kami," katanya.
Karena berbagai hal tersebut, kata Memangko dan Binti, mengatakan, pihaknya akan membawa masalah itu ke mahkamah partai supaya bisa diperiksa dan diputuskan yang tepat bagi semua.
"Apalagi ketua PK Bunaken Darat, Rizal Sasambe, mengalami perlakuan tidak mengenankan ditarik dan dipaksa keluar dengan kekerasan, padahal pengurus sah, sehingga ditubuhnya bahkan ada tanda memar," katanya.
Sementara Plt Ketua DPD II Golkar Manado, Ruby Rumpesak yang dikonfirmasi lewat telepon, mengatakan, bahwa pihaknya melaksanakan semuanya sesuai dengan ketentuan bahwa siapapun yang tidak berkepentingan disilahkan keluar karena ruangan akan disterilkan, sehingga ada sikap tegas dari keamanan yang disiapkan panitia.
Mengenai keluhan para PK, Rumpesak, mengatakan, bahwa semuanya sudah sesuai dengan ketentuan hukum, karena dia sebagai plt ketua, bertugas untuk mempersiapkan Musda yang legal, maka dia mengembalikan posisi dua PK yakni Tuminting dan Bunaken, sehingga semua bisa terlaksana dengan benar.
Sedangkan tentang dugaan kekerasan dan pengusiran dari ruangan sidang, dia menegaskan, mereka semuanya sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena tidak mau banyak orang dalam ruangan, maka yang dianggap tak berpentingan keluar, sehingga meminta satgas mengeluarkan dari ruangan.
Dia juga membantah tentang adanya dugaan politik transaksional, dan mengatakan, baru mendengar hal tersebut, dan mengatakan tidak pernah meminta uang atau semacamnya.
"Tetapi semua sudah selesai, dan sudah terpilih pengurus baru, bahkan telah ada ketua DPD II terpilih, dan sudah menyatakan akan melakukan konsolidasi dan merangkul semua kader yang ada," kata Rumpesak. ***