Minahasa Tenggara (ANTARA) - Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dan para perangkat desa di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, didaftarkan sebagai peserta program perlindungan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek).
"Kami sudah melakukan kerja sama dengan BPJamsostek dan telah mendaftarkan para THL dan perangkat desa sebagai peserta," kata Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Sabtu.
Ia mengungkapkan ada sekira 700 THL maupun perangkat desa yang telah didaftarkan Pemkab Minahasa Tenggara sebagai peserta BPJamsostek.
"Untuk pembayaran iuran akan diatur melalui mekanisme yang berlaku dalam iuran ketenagakerjaan ini. Tapi pastinya mereka sudah dijamin dalam BPJamsostek," kata David.
Program ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja bagi seluruh aparat pemerintah desa dan tenaga honorer di Kabupaten Minahasa Tenggara.
"Ini komitmen dari pemkab untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi para THL maupun perangkat desa, yang ikut bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.
Khusus untuk THL, kata david, pihak Pemkab telah mendaftarkan sejak bulan Juli lalu. Sedangkan perangkat desa akan menyusul karena sebagian dari mereka baru saja dilantik.
Dalam kerja sama perlindungan sosial ini, para peserta dipertanggungkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.
"Kami sudah melakukan kerja sama dengan BPJamsostek dan telah mendaftarkan para THL dan perangkat desa sebagai peserta," kata Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Sabtu.
Ia mengungkapkan ada sekira 700 THL maupun perangkat desa yang telah didaftarkan Pemkab Minahasa Tenggara sebagai peserta BPJamsostek.
"Untuk pembayaran iuran akan diatur melalui mekanisme yang berlaku dalam iuran ketenagakerjaan ini. Tapi pastinya mereka sudah dijamin dalam BPJamsostek," kata David.
Program ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja bagi seluruh aparat pemerintah desa dan tenaga honorer di Kabupaten Minahasa Tenggara.
"Ini komitmen dari pemkab untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi para THL maupun perangkat desa, yang ikut bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.
Khusus untuk THL, kata david, pihak Pemkab telah mendaftarkan sejak bulan Juli lalu. Sedangkan perangkat desa akan menyusul karena sebagian dari mereka baru saja dilantik.
Dalam kerja sama perlindungan sosial ini, para peserta dipertanggungkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.