#PUTUSAN MK

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perumusan peraturan pemerintah untuk mengatur secara ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan rencana menjadikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 10 Tahun 2025 sebagai salah satu materi penyusunan draf revisi ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa royalti dalam suatu pertunjukan komersial harus dibayarkan oleh penyelenggara pertunjukan tersebut, alih-alih penyanyi ataupun pelaku pertunjukannya. MK ...

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan keabsahan status Suhartoyo sebagai Ketua MK pengganti Anwar Usman, merespons isu yang mempertanyakan mekanisme pengangkatan usai sengketa di ...

Dua menteri pada Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyebut kehadiran anggota Polri aktif di ...

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk menghindari multitafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ...

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan lembaganya kini sedang fokus meningkatkan kemampuan para pengawas pemiluuntuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan ...

Negara hukum hanya bisa bekerja dengan baik ketika batas kewenangan diatur secara jelas (expressis verbis) dan tegas, sehingga tiap lembaga tahu di mana ia berdiri dan apa yang menjadi tugasnya. ...

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil. ...