Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para ketua umum partai politik di tanah air belum berkomunikasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan ...
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Sigit Sambodo menegaskan bahwa dugaan adanya politisasi dan kriminalisasi terhadap Menteri Perdagangan periode 2015-206 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) ...
Mahasiswa dan alumni Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).Dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Kamis, sidang pendahuluan ...
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, meski ...
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memandang secara personal apabila DPR dan Pemerintah melakukan rekayasa konstitusi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan ...
Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi. ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah harus menjadi titik perbaikan sistem pemilu ...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang ...
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal pemisahan ...
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Revisi Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menginginkan perubahan standar wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 13 tahun ...