Manado (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) agar mendapatkan permodalan dari dunia perbankan.
"Saya melakukan sinergitas dengan sejumlah perbankan di Sulut, terutama BUMN agar memberi keringanan permodalan kepada UMKM di Sulut, sehingga bisa berkembang bersama ditengah pandemi COVID-19," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut Ronald Sorongan, di Manado, Minggu.
Ronald mengatakan pihaknya memfasilitasi sejumlah UKM untuk mendapatkan akses pinjaman modal usaha dari perbankan dalam rangka meningkatkan permodalan guna memajukan UKM di Sulut.
Dia menjelaskan Pemerintah Sulut berperan sebagai fasilitator untuk mendorong kemajuan UKM, sedangkan untuk memberikan pinjaman atau permodalan itu sudah wewenang pihak ketiga seperti pihak bank.
"Pemda tidak bisa mengeluarkan bantuan modal untuk UKM, kami hanya memfasilitasi melalui lembaga keuangan untuk akses permodalan dengan pinjaman bunga rendah," ujarnya.
Kali ini, sudah ada dengan Bank BTN, akan memberikan pinjaman melalui skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah pada pelaku usaha di Sulut.
Ia menjelaskan melalui kegiatan fasilitasi peningkatan usaha bagi UKM, ratusan pelaku UKM dari Sulut diberikan pelatihan dalam akses permodalan serta promosi. Diharapkan UKM dapat semakin mengembangkan usahanya.
Diketahui Dinas Koperasi dan UKM secara rutin menggelar pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UKM dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Namun, katanya, dengan adanya pandemi ini pelatihan untuk tatap muka ditiadakan, namun pihaknya tetap melakukan webinar sehingga kemajuan UKM dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya melakukan sinergitas dengan sejumlah perbankan di Sulut, terutama BUMN agar memberi keringanan permodalan kepada UMKM di Sulut, sehingga bisa berkembang bersama ditengah pandemi COVID-19," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut Ronald Sorongan, di Manado, Minggu.
Ronald mengatakan pihaknya memfasilitasi sejumlah UKM untuk mendapatkan akses pinjaman modal usaha dari perbankan dalam rangka meningkatkan permodalan guna memajukan UKM di Sulut.
Dia menjelaskan Pemerintah Sulut berperan sebagai fasilitator untuk mendorong kemajuan UKM, sedangkan untuk memberikan pinjaman atau permodalan itu sudah wewenang pihak ketiga seperti pihak bank.
"Pemda tidak bisa mengeluarkan bantuan modal untuk UKM, kami hanya memfasilitasi melalui lembaga keuangan untuk akses permodalan dengan pinjaman bunga rendah," ujarnya.
Kali ini, sudah ada dengan Bank BTN, akan memberikan pinjaman melalui skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah pada pelaku usaha di Sulut.
Ia menjelaskan melalui kegiatan fasilitasi peningkatan usaha bagi UKM, ratusan pelaku UKM dari Sulut diberikan pelatihan dalam akses permodalan serta promosi. Diharapkan UKM dapat semakin mengembangkan usahanya.
Diketahui Dinas Koperasi dan UKM secara rutin menggelar pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UKM dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Namun, katanya, dengan adanya pandemi ini pelatihan untuk tatap muka ditiadakan, namun pihaknya tetap melakukan webinar sehingga kemajuan UKM dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.