Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemkab Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk pembayaran gaji ke-13, bagi 2.400 Aparatur Sipil Negara di daerah setempat.
"Kami sudah siapkan Rp 10 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 bagi ASN," kata Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Selasa.
Namun demikian menurut David, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis untuk pembayaran gaji tersebut.
"Kami sementara menunggu Juknis terkait pembayaran ini. Yang pastinya jika sudah ada Juknis, kami langsung proses untuk pembayarannya," ujar David.
Sementara itu Kabid Anggaran Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Rudi Kures mengungkapkan, pembayaran gaji 13 di peruntukan bagi staf, fungsional, dan pejabat eselon IV dan III.
"Khusus pejabat eselon dua harus menunggu lagi instruksi dari Pemerintah pusat untuk pembayarannya," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan jadwal resmi pembayaran gaji tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.
"Sebelumnya sudah ada informasi seperti itu dari pemerintah pusat. Namun kemungkinan akan dimajukan, tapi kita belum tahu pasti. Bila sudah ada Juknis langsung kita realisasikan," katanya.
"Kami sudah siapkan Rp 10 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 bagi ASN," kata Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Selasa.
Namun demikian menurut David, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis untuk pembayaran gaji tersebut.
"Kami sementara menunggu Juknis terkait pembayaran ini. Yang pastinya jika sudah ada Juknis, kami langsung proses untuk pembayarannya," ujar David.
Sementara itu Kabid Anggaran Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Rudi Kures mengungkapkan, pembayaran gaji 13 di peruntukan bagi staf, fungsional, dan pejabat eselon IV dan III.
"Khusus pejabat eselon dua harus menunggu lagi instruksi dari Pemerintah pusat untuk pembayarannya," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan jadwal resmi pembayaran gaji tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.
"Sebelumnya sudah ada informasi seperti itu dari pemerintah pusat. Namun kemungkinan akan dimajukan, tapi kita belum tahu pasti. Bila sudah ada Juknis langsung kita realisasikan," katanya.