Minahasa Tenggara (ANTARA) - Bupati Sumendap menyampaikan rencana pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara definitif, yang rencananya akan dilaksanakan pada pekan ini.
Namun dari pesannya melalui pesan WhatsApp itu, ia berharap dari hasil penjaringan calon Sekda tersebut tidak ada lagi kesalahan dalam penempatan posisi pejabat.
"Saya berharap, semoga kesalahan-kesalahan penempatan pejabat tidak terulang lagi," katanya.
Lanjutnya dalam pesan tersebut, ia memastikan dalam penunjukan Sekda nantinya, akan mengedepankan sisi profesionalisme sebagai acuannya.
"Penunjukkan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme," tutupnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa Tenggara Marie Makalow mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu surat dari Gubernur Sulawesi Utara, terkait calon Sekda tersebut.
Lebih lanjut menurut Marie, tahapan penjaringan Sekda dimulai dari pengumuman, pemasukan dokumen, seleksi administrasi, pengumuman lulus berkas, assessment, penulisan makalah, presentasi, wawancara, dan uji publik.
"Setelah itu dilaksanakan tes esehatan, semua sudah dipenuhi dan seluruh dokumen telah disampaikan ke KASN dan Gubernur Sulut," jelasnya.
Marie juga memastikan, dalam proses tersebut dilakukan secara terbuka dan profesional, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
“Ketika tahapan dilaksanakan, Bupati James Sumendap menyerahkan sepenuhnya kepada assessor, panitia seleksi, dan publik yang menilai. Jadi hasil tersebut tidak ada intervensi,” tandas Marie Makalow.
Sementara itu, kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam seleksi terbuka, menurutnya hanya sekira lima persen.
“Lima hingga enam persen kewenangan ini (bupati), tunggu pelantikan. Siapa dari tiga nama peserta seleksi terbuka yang akan dipilih, nanti dipastikan pada hari pelantikan,” pungkasnya.***2***
Namun dari pesannya melalui pesan WhatsApp itu, ia berharap dari hasil penjaringan calon Sekda tersebut tidak ada lagi kesalahan dalam penempatan posisi pejabat.
"Saya berharap, semoga kesalahan-kesalahan penempatan pejabat tidak terulang lagi," katanya.
Lanjutnya dalam pesan tersebut, ia memastikan dalam penunjukan Sekda nantinya, akan mengedepankan sisi profesionalisme sebagai acuannya.
"Penunjukkan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme," tutupnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa Tenggara Marie Makalow mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu surat dari Gubernur Sulawesi Utara, terkait calon Sekda tersebut.
Lebih lanjut menurut Marie, tahapan penjaringan Sekda dimulai dari pengumuman, pemasukan dokumen, seleksi administrasi, pengumuman lulus berkas, assessment, penulisan makalah, presentasi, wawancara, dan uji publik.
"Setelah itu dilaksanakan tes esehatan, semua sudah dipenuhi dan seluruh dokumen telah disampaikan ke KASN dan Gubernur Sulut," jelasnya.
Marie juga memastikan, dalam proses tersebut dilakukan secara terbuka dan profesional, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
“Ketika tahapan dilaksanakan, Bupati James Sumendap menyerahkan sepenuhnya kepada assessor, panitia seleksi, dan publik yang menilai. Jadi hasil tersebut tidak ada intervensi,” tandas Marie Makalow.
Sementara itu, kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam seleksi terbuka, menurutnya hanya sekira lima persen.
“Lima hingga enam persen kewenangan ini (bupati), tunggu pelantikan. Siapa dari tiga nama peserta seleksi terbuka yang akan dipilih, nanti dipastikan pada hari pelantikan,” pungkasnya.***2***