Minahasa Tenggara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara, memastikan segera turun lapangan untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran khusus COVID-19.
Menurut Ketua DPRD Minahasa Tenggara, Marty Ole, salah satu target dari pihaknya untuk melakukan pengawasan yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
"Proses penyaluran BLT dana desa ini, menjadi salah satu objek yang akan kami awasi ketika di lapangan nanti," kata Marty di Ratahan, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya bakal mengecek setiap tahapan proses penyaluran bantuan tersebut sampai ke masyarakat penerima.
"Pastinya kami akan awasi bagaimana proses penyaluran. Apakah itu sudah tepat sasaran atau tidak. Termasuk juga mencari tahu jika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat saat proses penyaluran," kata politisi PDI-P ini.
Lebih lanjut kata Marty, nantinya para wakil rakyat tersebut bakal turun di desa sesuai daerah pemilihan masing-masing.
Selain BLT-DD, pihaknya juga akan mengawasi penggunaan anggaran COVID-19 di setiap instansi teknis yang ada di Pemkab.
"Ada juga di perangkat daerah yang mengelolah anggaran COVID-19, akan menjadi target kami untuk melakukan pengawasan ini," tandasnya.***2***
Menurut Ketua DPRD Minahasa Tenggara, Marty Ole, salah satu target dari pihaknya untuk melakukan pengawasan yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
"Proses penyaluran BLT dana desa ini, menjadi salah satu objek yang akan kami awasi ketika di lapangan nanti," kata Marty di Ratahan, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya bakal mengecek setiap tahapan proses penyaluran bantuan tersebut sampai ke masyarakat penerima.
"Pastinya kami akan awasi bagaimana proses penyaluran. Apakah itu sudah tepat sasaran atau tidak. Termasuk juga mencari tahu jika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat saat proses penyaluran," kata politisi PDI-P ini.
Lebih lanjut kata Marty, nantinya para wakil rakyat tersebut bakal turun di desa sesuai daerah pemilihan masing-masing.
Selain BLT-DD, pihaknya juga akan mengawasi penggunaan anggaran COVID-19 di setiap instansi teknis yang ada di Pemkab.
"Ada juga di perangkat daerah yang mengelolah anggaran COVID-19, akan menjadi target kami untuk melakukan pengawasan ini," tandasnya.***2***