Manado (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan edukasi masyarakat mencetak usia produktif berkualitas di masa pandemi COVID-19 melalui kesehatan reproduksi.
"Di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) tetap berjalan dengan memperhatikan protokol-protokol pencegahan penyebaran virus corona," sebut Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam rilis yang dibagikan Kasubag Umum dan Humas Perwakilan BKKBN Sulut, Lay D Ante di Manado, Minggu.
Selain memperhatikan protokol kesehatan, tidak kalah pentingnya yaitu pelayanan serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi untuk masyarakat.
Pada saat pandemi ini menurut Hasto, akses masyarakat terhadap pelayanan serta konseling kesehatan menjadi terbatas.
"Meminimalisasi kontak dengan petugas kesehatan maka sebagian besar kegiatan promosi dan konseling termasuk terkait kesehatan reproduksi lebih banyak memanfaatkan media sosial dan media komunikasi jarak jauh baik secara online maupun offline," ujarnya.
BKKBN bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyelenggarakan acara webinar "Penanganan Infertilitas dalam Kesehatan Reproduksi", pada Sabtu (30/5).
Acara ini dibuka oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) dan diikuti Ketua Umum POGI, dr Ari Kusuma Januarto, SpOG(K), Plt Deputi Bidang KBKR Ir Dr Dwi Listyawardani, MSc, Dip.Com, Prof Dr dr Budi Wiweko, SpOG MPH (POGI) selaku narasumber, dan pejabat tinggi madya dan pratama BKKBN, diperkirakan sebanyak 5.790 peserta mengikuti acara ini.
Saat ini, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, bahkan akan segera berlalu beberapa tahun lagi.
BKKBN bersama instansi terkait, pakar dan mitra kerja, sebut dia, terus saling membantu menciptakan sumber daya manusia berkualitas.
Untuk memetik bonus demografi, kata Hasto, harus memenuhi dua syarat yaitu tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas sehingga salah satu cara menciptakan sumber daya manusia berkualitas adalah kesehatan reproduksi.
Berdasarkan data Evaluasi Demographic and Health Surveys (DHS) yang dilakukan oleh WHO tahun 2004, memperkirakan lebih dari 186 juta Wanita Usia Subur (WUS) yang pernah menikah di negara berkembang mengalami infertilitas, atau setara dengan 1 dari setiap empat pasangan usia subur usia 15-49 tahun.
Di Indonesia, dari 67 juta pasangan usia subur, 10-15 persen atau delapan juta mengalami gangguan infertilitas atau kesuburan yang membuat mereka sulit mendapatkan anak (Profil Kesehatan Indonesia, 2012).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi infertilitas di Indonesia meningkat setiap tahun, di mana pada 2013, tingkat prevalensi adalah 15-25 persen dari semua pasangan (Riskesdas, 2013).
Sementara berdasarkan data Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (Perfitri) pada tahun 2017, terdapat 1.712 pria dan 2.055 wanita yang mengalami infertilitas.
Selain itu, WHO memperkirakan sekitar 50-80 juta pasutri (satu dari tujuh pasangan) memiliki masalah infertilitas dan setiap tahun akan muncul dua juta pasutri dengan masalah infertilitas.
Di Indonesia angka kejadian infertilitas diperkirakan terjadi pada lebih dari 20 persen pasutri.
Di Indonesia angka kejadian infertilitas pada perempuan usia 30 – 34 tahun 15 persen, pada usia 35-39 tahun 30 persen, dan pada usia 40 - 44 tahun adalah 55 persen.
Plt. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Ir Dr Dwi Listyawardani, MSc Dip.Com menambahkan, pasutri dinyatakan mengalami Infertilitas atau gangguan kesuburan apabila pasutri belum hamil meski telah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 12 bulan tanpa menggunakan alat proteksi/ kontrasepsi.
Pasutri dinyatakan memiliki masalah infertilitas primer jika belum pernah ada riwayat kehamilan dan dinyatakan sebagai infertilitas sekunder jika pasutri tersebut tidak berhasil hamil atau tidak mampu hamil atau tidak mampu mempertahankan kehamilannya setelah memiliki anak hidup sebelumnya, ujar Dwi.
Hasto berharap, melalui acara webinar ini dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi para peserta baik seluruh pejabat dan staf di lingkungan internal BKKBN, maupun tenaga kesehatan dan mitra terkait lainnya mengenai isu-isu strategis di bidang kesehatan reproduksi.
Selain itu mendorong munculnya ide-ide kreatif serta inovasi yang mendukung keberlangsungan pelayanan serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di masa pandemi ini, tutupnya.
"Di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) tetap berjalan dengan memperhatikan protokol-protokol pencegahan penyebaran virus corona," sebut Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam rilis yang dibagikan Kasubag Umum dan Humas Perwakilan BKKBN Sulut, Lay D Ante di Manado, Minggu.
Selain memperhatikan protokol kesehatan, tidak kalah pentingnya yaitu pelayanan serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi untuk masyarakat.
Pada saat pandemi ini menurut Hasto, akses masyarakat terhadap pelayanan serta konseling kesehatan menjadi terbatas.
"Meminimalisasi kontak dengan petugas kesehatan maka sebagian besar kegiatan promosi dan konseling termasuk terkait kesehatan reproduksi lebih banyak memanfaatkan media sosial dan media komunikasi jarak jauh baik secara online maupun offline," ujarnya.
BKKBN bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyelenggarakan acara webinar "Penanganan Infertilitas dalam Kesehatan Reproduksi", pada Sabtu (30/5).
Acara ini dibuka oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) dan diikuti Ketua Umum POGI, dr Ari Kusuma Januarto, SpOG(K), Plt Deputi Bidang KBKR Ir Dr Dwi Listyawardani, MSc, Dip.Com, Prof Dr dr Budi Wiweko, SpOG MPH (POGI) selaku narasumber, dan pejabat tinggi madya dan pratama BKKBN, diperkirakan sebanyak 5.790 peserta mengikuti acara ini.
Saat ini, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, bahkan akan segera berlalu beberapa tahun lagi.
BKKBN bersama instansi terkait, pakar dan mitra kerja, sebut dia, terus saling membantu menciptakan sumber daya manusia berkualitas.
Untuk memetik bonus demografi, kata Hasto, harus memenuhi dua syarat yaitu tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas sehingga salah satu cara menciptakan sumber daya manusia berkualitas adalah kesehatan reproduksi.
Berdasarkan data Evaluasi Demographic and Health Surveys (DHS) yang dilakukan oleh WHO tahun 2004, memperkirakan lebih dari 186 juta Wanita Usia Subur (WUS) yang pernah menikah di negara berkembang mengalami infertilitas, atau setara dengan 1 dari setiap empat pasangan usia subur usia 15-49 tahun.
Di Indonesia, dari 67 juta pasangan usia subur, 10-15 persen atau delapan juta mengalami gangguan infertilitas atau kesuburan yang membuat mereka sulit mendapatkan anak (Profil Kesehatan Indonesia, 2012).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi infertilitas di Indonesia meningkat setiap tahun, di mana pada 2013, tingkat prevalensi adalah 15-25 persen dari semua pasangan (Riskesdas, 2013).
Sementara berdasarkan data Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (Perfitri) pada tahun 2017, terdapat 1.712 pria dan 2.055 wanita yang mengalami infertilitas.
Selain itu, WHO memperkirakan sekitar 50-80 juta pasutri (satu dari tujuh pasangan) memiliki masalah infertilitas dan setiap tahun akan muncul dua juta pasutri dengan masalah infertilitas.
Di Indonesia angka kejadian infertilitas diperkirakan terjadi pada lebih dari 20 persen pasutri.
Di Indonesia angka kejadian infertilitas pada perempuan usia 30 – 34 tahun 15 persen, pada usia 35-39 tahun 30 persen, dan pada usia 40 - 44 tahun adalah 55 persen.
Plt. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Ir Dr Dwi Listyawardani, MSc Dip.Com menambahkan, pasutri dinyatakan mengalami Infertilitas atau gangguan kesuburan apabila pasutri belum hamil meski telah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 12 bulan tanpa menggunakan alat proteksi/ kontrasepsi.
Pasutri dinyatakan memiliki masalah infertilitas primer jika belum pernah ada riwayat kehamilan dan dinyatakan sebagai infertilitas sekunder jika pasutri tersebut tidak berhasil hamil atau tidak mampu hamil atau tidak mampu mempertahankan kehamilannya setelah memiliki anak hidup sebelumnya, ujar Dwi.
Hasto berharap, melalui acara webinar ini dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi para peserta baik seluruh pejabat dan staf di lingkungan internal BKKBN, maupun tenaga kesehatan dan mitra terkait lainnya mengenai isu-isu strategis di bidang kesehatan reproduksi.
Selain itu mendorong munculnya ide-ide kreatif serta inovasi yang mendukung keberlangsungan pelayanan serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di masa pandemi ini, tutupnya.