Manado (ANTARA) - Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) telah menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hingga April 2020 sebanyak 450 ton.
"Penyaluran BPNT sebanyak 450 ton tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulut," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut Eko Hari Kuncahyo di Manado, Sabtu.
Eko menjelaskan kendala dalam penyaluran BPNT antara lain belum semua agen penyalur atau e-warong mengajukan permintaan beras ke Bulog dan masih mengambil beras dari pemasok lain, meski mulai September 2019 Perum Bulog sudah ditetapkan sebagai penyedia beras untuk program BPNT.
Dia mengatakan harga jual beras dari suppliier BPNT di luar Bulog kepada e-warong dan KPM (keluarga penerima manfaat) terlalu tinggi.
Eko menjelaskan keterlibatan Bulog dalam BPNT tidak akan mengganggu peranan swasta yang selama ini sudah menjadi supplier atau penyedia. Pemerintah tinggal menentukan mekanisme yang secara teknis akan diatur bersama.
Ia mengatakan kualitas beras Bulog untuk BPNT juga sudah diakui oleh pemerintah, termasuk Kementerian Sosial.
BPNT memiliki skema yang sama. Masyarakat yang termasuk dalam KPM akan membeli pangan melalui kartu yang sudah berisi uang, termasuk beras. Tapi, mereka hanya dapat melakukan transaksi melalui warung elektronik terpilih dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Penyaluran BPNT sebanyak 450 ton tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulut," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut Eko Hari Kuncahyo di Manado, Sabtu.
Eko menjelaskan kendala dalam penyaluran BPNT antara lain belum semua agen penyalur atau e-warong mengajukan permintaan beras ke Bulog dan masih mengambil beras dari pemasok lain, meski mulai September 2019 Perum Bulog sudah ditetapkan sebagai penyedia beras untuk program BPNT.
Dia mengatakan harga jual beras dari suppliier BPNT di luar Bulog kepada e-warong dan KPM (keluarga penerima manfaat) terlalu tinggi.
Eko menjelaskan keterlibatan Bulog dalam BPNT tidak akan mengganggu peranan swasta yang selama ini sudah menjadi supplier atau penyedia. Pemerintah tinggal menentukan mekanisme yang secara teknis akan diatur bersama.
Ia mengatakan kualitas beras Bulog untuk BPNT juga sudah diakui oleh pemerintah, termasuk Kementerian Sosial.
BPNT memiliki skema yang sama. Masyarakat yang termasuk dalam KPM akan membeli pangan melalui kartu yang sudah berisi uang, termasuk beras. Tapi, mereka hanya dapat melakukan transaksi melalui warung elektronik terpilih dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).