Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR-RI Amin Ak meminta pemerintah memberi stimulus kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah yang menjadi produsen alat pelindung diri (APD) untuk penanggulangan penyebaran COVID-19.
"Berdasarkan pantauan kami di lapangan, UKM yang memproduksi APD untuk kebutuhan tenaga medis mengaku harus memasarkan dan harus berjibaku menjual produknya," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, dalam rilis di Jakarta, Minggu.
Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi UKM produsen APD dalam bentuk kerjasama kemitraan baik dengan konsumen maupun lembaga keuangan dari sisi pembiayaan.
Ia menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui prosedur pengajuan untuk mendapat bantuan stimulus yang dijanjikan pemerintah mulai dari dukungan pembiayaan, seperti relaksasi kredit usaha mikro dan ultra mikro, hingga peluncuran program belanja di warung tetangga.
Bahkan, lanjutnya, tidak sedikit yang tidak mengetahui pendataan elektronik (e-form) untuk UMKM yang terdampak wabah COVID-19 ini.
Dengan demikian, masih menurut dia, sosialisasi yang dilakukan masih minim dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha mikro.
"Sejumlah pelaku usaha mikro mengaku sudah mendaftar untuk bisa mengakses program stimulus tersebut. Namun sampai saat ini implementasinya belum teralisasi, padahal semua dokumen yang disertakan lengkap, termasuk administrasi pajak. Demikian juga dengan program relaksasi pajak sebesar 0,5 persen yang implementasinya di lapangan belum dirasakan oleh pelaku UMKM," paparnya.
Amin mengingatkan bahwa banyak UMKM yang mati-matian bertahan agar tidak muncul banyak pengangguran baru di negeri ini, sehingga sudah selayaknya mereka menjadi prioritas bantuan stimulus dengan cara tidak mempersulit akses program pemerintah.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan siap untuk memenuhi produksi alat kesehatan (alkes) dan alat pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Sari Pramono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, meminta pemerintah juga ikut mendukung pengusaha lokal.
"Kita siap bantu dan dukung pemenuhan kebutuhan alkes dan APD. Dan pengurus-pengurus Hipmi yang memiliki usaha di industri kesehatan ini juga banyak. Pemerintah juga ikut dukung pengusaha lokal," katanya.
Sari mengatakan merebaknya COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan akan masker dan alat medis lainnya melonjak tajam. Beberapa pelaku industri pun akhirnya banting setir untuk memproduksi masker dan memasarkannya secara luas.
Menurut dia, banyak pengusaha konveksi yang beralih menjahit APD dan masker non-medis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja.
"Berdasarkan pantauan kami di lapangan, UKM yang memproduksi APD untuk kebutuhan tenaga medis mengaku harus memasarkan dan harus berjibaku menjual produknya," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, dalam rilis di Jakarta, Minggu.
Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi UKM produsen APD dalam bentuk kerjasama kemitraan baik dengan konsumen maupun lembaga keuangan dari sisi pembiayaan.
Ia menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui prosedur pengajuan untuk mendapat bantuan stimulus yang dijanjikan pemerintah mulai dari dukungan pembiayaan, seperti relaksasi kredit usaha mikro dan ultra mikro, hingga peluncuran program belanja di warung tetangga.
Bahkan, lanjutnya, tidak sedikit yang tidak mengetahui pendataan elektronik (e-form) untuk UMKM yang terdampak wabah COVID-19 ini.
Dengan demikian, masih menurut dia, sosialisasi yang dilakukan masih minim dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha mikro.
"Sejumlah pelaku usaha mikro mengaku sudah mendaftar untuk bisa mengakses program stimulus tersebut. Namun sampai saat ini implementasinya belum teralisasi, padahal semua dokumen yang disertakan lengkap, termasuk administrasi pajak. Demikian juga dengan program relaksasi pajak sebesar 0,5 persen yang implementasinya di lapangan belum dirasakan oleh pelaku UMKM," paparnya.
Amin mengingatkan bahwa banyak UMKM yang mati-matian bertahan agar tidak muncul banyak pengangguran baru di negeri ini, sehingga sudah selayaknya mereka menjadi prioritas bantuan stimulus dengan cara tidak mempersulit akses program pemerintah.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan siap untuk memenuhi produksi alat kesehatan (alkes) dan alat pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Sari Pramono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, meminta pemerintah juga ikut mendukung pengusaha lokal.
"Kita siap bantu dan dukung pemenuhan kebutuhan alkes dan APD. Dan pengurus-pengurus Hipmi yang memiliki usaha di industri kesehatan ini juga banyak. Pemerintah juga ikut dukung pengusaha lokal," katanya.
Sari mengatakan merebaknya COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan akan masker dan alat medis lainnya melonjak tajam. Beberapa pelaku industri pun akhirnya banting setir untuk memproduksi masker dan memasarkannya secara luas.
Menurut dia, banyak pengusaha konveksi yang beralih menjahit APD dan masker non-medis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja.