Minahasa Tenggara (ANTARA) - Penggunaan tabung elpiji di Kabupaten Minahasa Tenggara pada sepanjang tahun 2019, melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
"Dari data, kuota di daerah kami hanya 4.549 tabung, namun ternya konsumsinya melebihi yakni 5.916 tabung sepanjang tahun lalu," kata Kabag Perekonomian Setda Minahasa Tenggara Olive Tambajong di Ratahan, Kamis.
Dia mengakui, penggunaan elpiji yang disubsidi dari pemerintah terus meningkat melebihi kuota yang telah disiapkan.
"Permintaan masyarakat terhadap penggunaan elpiji di Minahasa Tenggara memang sangat tinggi. Bahkan terus mengalami peningkatan," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini di Minahasa Tenggara dilayani 199 pangkalan yang mendapat suplai dari 2 agen.
"Dari 199 pangkalan ini tersebar di sejumlah desa. Ada sebagian desa belum ada pangkalan, karena akses untuk distribusinya masih sulit dijangkau," ungkapnya.
Sementara itu, kuota elpiji untuk tahun 2020 belum ditentukan jumlah pastinya, termasuk keputusan gubernur terkait sengna jaege eceran tertinggi.
"Sekarang kami menunggu keputusan dari pemerintah provinsi saja. Pastinya untuk harga jualnya harus sesuao HET," tandasnya.***1***
"Dari data, kuota di daerah kami hanya 4.549 tabung, namun ternya konsumsinya melebihi yakni 5.916 tabung sepanjang tahun lalu," kata Kabag Perekonomian Setda Minahasa Tenggara Olive Tambajong di Ratahan, Kamis.
Dia mengakui, penggunaan elpiji yang disubsidi dari pemerintah terus meningkat melebihi kuota yang telah disiapkan.
"Permintaan masyarakat terhadap penggunaan elpiji di Minahasa Tenggara memang sangat tinggi. Bahkan terus mengalami peningkatan," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini di Minahasa Tenggara dilayani 199 pangkalan yang mendapat suplai dari 2 agen.
"Dari 199 pangkalan ini tersebar di sejumlah desa. Ada sebagian desa belum ada pangkalan, karena akses untuk distribusinya masih sulit dijangkau," ungkapnya.
Sementara itu, kuota elpiji untuk tahun 2020 belum ditentukan jumlah pastinya, termasuk keputusan gubernur terkait sengna jaege eceran tertinggi.
"Sekarang kami menunggu keputusan dari pemerintah provinsi saja. Pastinya untuk harga jualnya harus sesuao HET," tandasnya.***1***