Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara membuka perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 144 desa/kelurahan yang akan bertugas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020.
"Setelah kami menyelesaikan tahapan penerimaan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, maka saat ini kami memulai tahapan untuk penyelenggara di tingkat desa dan kelurahan," kata Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM, KPU Minahasa Tenggara Otniel Wawo di Ratahan, Senin.
Dia mengungkapkan, berdasarkan tahapan untuk pengumuman pelaksanaan rekrutmen PPS telah dilaksanakan pada 15-17 Februari.
"Tahapan saat ini adalah pendaftaran PPS yang dimulai pada tanggal 18 sampai 24 Februari," katanya.
Lebih lanjut Otniel menambahkan, pendaftaran tersebut terbuka bagi umum, sesuai dengna persyaratan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan peraturan perundangan.
"Kami berharap dari yang mewakili desa atau kelurahan, siapa pun petugas-petugas PPS, nanti itulah orang-orang yang mengenal desanya dan dikenal juga oleh perangkat desa," jelasnya.
Ia memastikan dalam perekrutan tersebut, pihaknya mengacu pada aturan teknis yang berlaku.
"Pastinya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini transparan karena di awasi Bawaslu," tandasnya.
"Setelah kami menyelesaikan tahapan penerimaan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, maka saat ini kami memulai tahapan untuk penyelenggara di tingkat desa dan kelurahan," kata Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM, KPU Minahasa Tenggara Otniel Wawo di Ratahan, Senin.
Dia mengungkapkan, berdasarkan tahapan untuk pengumuman pelaksanaan rekrutmen PPS telah dilaksanakan pada 15-17 Februari.
"Tahapan saat ini adalah pendaftaran PPS yang dimulai pada tanggal 18 sampai 24 Februari," katanya.
Lebih lanjut Otniel menambahkan, pendaftaran tersebut terbuka bagi umum, sesuai dengna persyaratan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan peraturan perundangan.
"Kami berharap dari yang mewakili desa atau kelurahan, siapa pun petugas-petugas PPS, nanti itulah orang-orang yang mengenal desanya dan dikenal juga oleh perangkat desa," jelasnya.
Ia memastikan dalam perekrutan tersebut, pihaknya mengacu pada aturan teknis yang berlaku.
"Pastinya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini transparan karena di awasi Bawaslu," tandasnya.