Minahasa Tenggara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara melalui Komisi I, menggelar pertemuan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), terkait dengan persiapan pemilihan serentak.
"Kami mengundang pihak penyelenggara, serta pihak terkait lainnya berkenaan dengan proses atau tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020," kata Ketua Komisi Satu DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur di Ratahan, Jumat.
Ia mengungkapkan, dari pertemuan tersebut pihak mendapatkan penjelasan dari KPU terkait dengan dua tahapan yang akan dilaksanakan pada pemilihan serentak ini, yakni persiapan dan penyelenggaraan.
"Kami juga menanyakan berkaitan dengan data pemilih serta status pemilih yang berhak menyampaikan hal suaranya. Serta bagaimana jaminan kepada para pemilih yang menyandang status disabilitas," katanya.
Selain itu, kata Artly, saat ini pihak KPU sedang melakukan penerimaan penyelenggara pemilu adhoc baik pada tingkat kecamatan, maupun tingkat desa.
Artly menambahkan, untuk penjelasan dari pihak Bawaslu berkaitan perbedaan penanganan pelanggaran pada Pemilu, dan pemilihan serentak khususnya pada politik uang.
"Jadi kalau di Pemilu pemberi uang yang dikenakan tindak pidana pemilu. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah pemberi dan penerima masuk tindak pidana pemilu," ungkapnya.
Sedangkan pada pegawai negeri sipil, akan diberikan sanksi tegas sampai dan dapat diadukakan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang berpotensi pemecatan jika melakukan pelanggaran dalam pemilihan serentak.
Sementara itu pertemuan dengan Pemkab Minahasa Tenggara berkaitan dengan data penduduk yang berhak memilih sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sedangkan bersama dengan pihak Polres kami menanyakan kesiapan pengamanan. Termasuk bagaimana menindak permasalahan berkaitan dengan pemilihan di media sosial," katanya.
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos, memberikan apresiasi dengna adanya pertemuan tersebut.
"Kami dari Pemkab sangat mengapresiasi inisiatif dari DPRD untuk menggelar pertemuan ini. Apalagi kami juga dari Pemkab dapat mendengarkan langsung penyampaian dari penyelenggara pemilu, serta dari pihak kepolisian berkaitan dengna pelaksanaan pemilihan serentak ini," katanya.
Dia menambahkan, Pemkab Minahasa Tenggara sepenuhnya mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan, dan akan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan.***2***
"Kami mengundang pihak penyelenggara, serta pihak terkait lainnya berkenaan dengan proses atau tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020," kata Ketua Komisi Satu DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur di Ratahan, Jumat.
Ia mengungkapkan, dari pertemuan tersebut pihak mendapatkan penjelasan dari KPU terkait dengan dua tahapan yang akan dilaksanakan pada pemilihan serentak ini, yakni persiapan dan penyelenggaraan.
"Kami juga menanyakan berkaitan dengan data pemilih serta status pemilih yang berhak menyampaikan hal suaranya. Serta bagaimana jaminan kepada para pemilih yang menyandang status disabilitas," katanya.
Selain itu, kata Artly, saat ini pihak KPU sedang melakukan penerimaan penyelenggara pemilu adhoc baik pada tingkat kecamatan, maupun tingkat desa.
Artly menambahkan, untuk penjelasan dari pihak Bawaslu berkaitan perbedaan penanganan pelanggaran pada Pemilu, dan pemilihan serentak khususnya pada politik uang.
"Jadi kalau di Pemilu pemberi uang yang dikenakan tindak pidana pemilu. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah pemberi dan penerima masuk tindak pidana pemilu," ungkapnya.
Sedangkan pada pegawai negeri sipil, akan diberikan sanksi tegas sampai dan dapat diadukakan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang berpotensi pemecatan jika melakukan pelanggaran dalam pemilihan serentak.
Sementara itu pertemuan dengan Pemkab Minahasa Tenggara berkaitan dengan data penduduk yang berhak memilih sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sedangkan bersama dengan pihak Polres kami menanyakan kesiapan pengamanan. Termasuk bagaimana menindak permasalahan berkaitan dengan pemilihan di media sosial," katanya.
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos, memberikan apresiasi dengna adanya pertemuan tersebut.
"Kami dari Pemkab sangat mengapresiasi inisiatif dari DPRD untuk menggelar pertemuan ini. Apalagi kami juga dari Pemkab dapat mendengarkan langsung penyampaian dari penyelenggara pemilu, serta dari pihak kepolisian berkaitan dengna pelaksanaan pemilihan serentak ini," katanya.
Dia menambahkan, Pemkab Minahasa Tenggara sepenuhnya mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan, dan akan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan.***2***